Bandar Lampung (Lampost.co) — Kualitas layanan publik menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan adaptif menjadi kunci agar layanan publik bisa berjalan efektif, transparan, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Akademisi Universitas Lampung (Unila), Arif Sugiono, mengatakan penyusunan SOP harus terancang secara spesifik dan terukur agar dapat berjalan di setiap unit pelayanan.
“SOP yang baik harus spesifik, lengkap, mudah diterapkan, dapat diaudit, sekaligus fleksibel untuk menyesuaikan perkembangan. Organisasi harus lincah dalam mendesain SOP agar kualitas layanan publik terus meningkat,” ujarnya dalam Forum Konsultasi Publik Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) di KPKNL Bandar Lampung, Rabu, 27 Agustus 2025.
Ia menjelaskan, DJKN saat ini memiliki empat layanan utama. Sementara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) menangani 11 layanan inti yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
“Banyaknya jenis layanan itu menunjukkan penyusunan SOP yang tepat akan sangat berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat. Jika prosedurnya jelas, maka pelayanan bisa berjalan lebih transparan dan akuntabel,” kata dia.
Arif menilai forum konsultasi publik DJKN perlu menjadi ruang edukasi bagi masyarakat untuk memahami mekanisme layanan. Pemahaman yang baik akan membuat masyarakat tidak hanya memanfaatkan layanan, tetapi juga ikut mengawasi jalannya pelayanan.
“Penyusunan SOP sebaiknya inklusif. Dari situ bisa turun dalam bentuk edukasi publik agar masyarakat tahu hak dan kewajiban mereka,” ujar dia.
Ia juga mendorong Kementerian Keuangan memperkuat digitalisasi di semua lini layanan. Menurutnya, transformasi digital akan meningkatkan efisiensi sekaligus meminimalisasi potensi penyalahgunaan kewenangan.
“Harapan saya, Kemenkeu harus menjemput momentum ini dengan menerapkan digitalisasi penuh. Dengan begitu, akses layanan semakin mudah dan masyarakat bisa merasakan transparansi nyata,” kata dia.
Fondasi Utama
Selain aspek teknis, ia menegaskan integritas harus menjadi fondasi utama dalam penyusunan maupun penerapan SOP. Sebab, tanpa integritas, prosedur yang ada hanya akan menjadi formalitas belaka.
“Dalam penyusunan SOP, isu-isu sekitar harus menjadi perhatian. Integritas wajib menjadi landasan dalam bekerja,” kata dia.
