Bandar Lampung (Lampost.co) — Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Lampung menyiapkan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) Lampung yang tidak hanya siap kerja namun siap pakai.
Kepala BP2MI Lampung, Ahmad Fauzi mencatat PMI yang berangkat pada tahun 2024 mencapai 24.375 orang. Jumlah PMI asal Lampung yang berhasil berangkat terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.
“PMI Lampung yang berangkat untuk tahun 2024 sejumlah 24.375 PMI. Ini terus meningkat, tahun 2023 yaitu 22.450 PMI dan tahun 2022 sebanyak 14.051 PMI,” kata Fauzi, Kamis, 31 Juli 2025.
Kemudian ia mengatakan PMI yang berangkat pada tahun 2024 berasal dari Kabupaten Lampung Timur 9.652 orang, Lampung Tengah 3.704 orang, Lampung Selatan berjumlah 2.373 orang.
Selanjutnya Tanggamus 1.475 orang, Pesawaran 1.408 orang, Pringsewu 1.181 orang, Lampung Utara 1.044 orang, Tulang Bawang 957 orang, Tulangbawang Barat 771 orang.
“Kemudian Mesuji 647 orang, Way Kanan 610 orang, Bandar Lampung 218 orang, Lampung Barat 180 orang. Metro 117 orang dan Pesisir Barat 38 orang,” jelasnya.
Sementara itu untuk PMI yang pulang dan terfasilitasi oleh BP3MI Lampung berjumlah 106 PMI. Dengan rincian PMI terkendala 64 PMI, sakit 16 PMI dan meninggal 26 orang PMI.
Pada kesempatan tersebut ia mengatakan penempatan PMI di Indonesia hanya boleh terlaksanakan secara resmi dengan lima pola. Yakni Private to Private (P to P), Government to Government (G to G), Government to Private (G to P), Intern Corporate Transfership (ICT), dan pekerja migran perseorangan atau mandiri.
“Lampung ini banyak sekali yang non prosedural. Mungkin ia dulunya PMI terus mengajak keluarga nya berangkat secara perseorangan. Padahal nanti akibatnya fatal apabila hak nya tidak bisa terterima,” jelasnya.
Sektor Informal
Kemudian menurutnya, sektor informal merupakan salah satu sektor yang paling terminati banyak pekerja migran asal Lampung. Khususnya pekerjaan rumah tangga dan sektor jasa dengan keterampilan dasar.
“Selain itu, sektor manufaktur dan konstruksi juga menjadi pilihan bagi PMI. Terutama laki-laki karena yang paling dibutuhkan,” katanya.
Selanjutnya Fauzi menjelaskan pihaknya telah memiliki satgas untuk menindak pengiriman PMI ilegal. Satgas tersebut bekerja sama dengan kepolisian, BIN hingga Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA).
“Presiden juga sudah menyetujui alokasi dana sekitar Rp45 triliun untuk Kementerian BP2MI. Ini untuk mendukung program penempatan dan pelatihan pekerja migran Indonesia di luar negeri,” jelasnya.
Kemudian menurutnya, anggaran akan terberikan secara bertahap yang akan terprioritaskan beberapa program. Seperti pembiayaan penempatan bagi PMI yang akan berangkat keluar negeri.
“Ini supaya warga yang mau bekerja keluar negeri sudah ada pembiayaan agar tidak menggunakan aset keluarga. Kemudian juga pembentukan balai untuk keterampilan atau vokasi keahlian. Ini agar masyarakat yang mau bekerja keluar negeri bekerja secara profesional dan dapat bersaing,” ujarnya.
“Kemudian akan ada juga BLU. Ini bertujuan agar dana itu dapat bekerja secara profesional dan sesuai dengan sasaran,” lanjutnya.
Menurutnya, dengan bantuan anggaran tersebut ia berharap PMI asal Lampung tidak lagi bekerja pada sektor informal seperti asisten rumah tangga.
“Tetapi harapannya bisa secara profesional dan berketerampilan. Devisa secara nasional itu Rp 271 triliun dan kedepan ini akan naik. Dengan alokasi dana tersebut ditargetkan jumlah penempatan kurang lebih 425 ribu,” katanya.
Lalu menurutnya, karena Provinsi Lampung banyak kantong PMI, pihaknya terus berkoordinasi dengan dengan lembaga pelatihan hingga lembaga pendidikan.
“Lampung kita memang belum mendapatkan target. Tapi Lampung banyak kantong PMI jadi kita sekarang koordinasi dengan lembaga pelatihan dan lembaga pendidikan. Ini untuk mempersiapkan warga kita yang memiliki keterampilan. Jadi kedepan PMI kita tidak lagi siap kerja tapi siap pakai,” katanya.
