Jakarta (Lampost.co) — Memasuki awal 2026, ekonomi Indonesia menghadapi sinyal yang beragam. Kenaikan upah minimum provinsi terjadi serentak di banyak daerah. Namun, respons pekerja tidak sepenuhnya positif.
Sebagian buruh menilai persentase kenaikan upah belum cukup menopang kebutuhan hidup. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran terhadap daya beli kelas menengah.
Padahal, konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Sejumlah ekonom menilai kenaikan upah tetap memberi efek positif.
Tambahan pendapatan berpotensi mendorong belanja meski terbatas. Dari sisi makro, Badan Pusat Statistik merilis kabar menggembirakan.
Neraca perdagangan Indonesia pada November 2025 mencatat surplus US$2,66 miliar. Capaian tersebut memperpanjang tren surplus selama 67 bulan berturut-turut.
Surplus perdagangan berlangsung konsisten sejak Mei 2020. BPS mencatat surplus nonmigas mencapai US$4,64 miliar.
Komoditas penyumbang utama berasal dari lemak nabati, besi baja, dan nikel. Sementara itu, sektor migas masih mencatat defisit US$1,98 miliar. Defisit tersebut berasal dari impor minyak mentah dan produk turunannya.
Deputi BPS, Pudji Ismartini, menyebut kinerja nonmigas tetap menjadi penopang utama. Ia menilai ekspor industri pengolahan masih menunjukkan daya tahan.
Dari faktor eksternal, tekanan global mulai mereda. Ketegangan perang dagang internasional cenderung menurun.
Amerika Serikat juga melonggarkan rencana tarif resiprokal. Indonesia termasuk negara yang diuntungkan dari kebijakan tersebut.
Konflik Amerika Serikat dan Venezuela diprediksi berdampak minimal. “Nilai perdagangan Indonesia dengan Venezuela hanya 0,02 persen dari total ekspor,” kata Pudji.
Produksi minyak Venezuela juga belum berpengaruh besar ke pasar global. Harga minyak dunia bisa tetap stabil dalam jangka pendek.
Dari dalam negeri, DPR mengesahkan RAPBN 2026. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4 persen.
Target inflasi di level 2,5 persen. Pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.153,58 triliun.
Penerimaan pajak bisa menyumbang Rp2.693,71 triliun. Pemerintah berharap belanja negara menjaga momentum pemulihan.
Tantangan Kelas Menengah
Namun, tantangan terbesar tetap berada pada kelas menengah. Tekanan harga pangan dan energi masih membatasi konsumsi. Ekonom menilai keberhasilan target 2026 bergantung pada daya beli. Tanpa penguatan konsumsi, pertumbuhan berisiko melambat.
Prospek ekonomi 2026 membutuhkan kebijakan yang lebih pro kelas menengah. “Stabilitas harga dan lapangan kerja berkualitas menjadi kunci utama,” ujarnya.
