Jakarta (Lampost.co)—Kebocoran 6 juta data NPWP mendapat sorotan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengevaluasi sistem informasi dan teknologi (IT).
“Saya sudah minta Pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk melakukan evaluasi terhadap persoalannya. Nanti penjelasannya oleh pak dirjen pajak dan tim IT-nya,” ujar Menkeu di Jakarta, Kamis, 19 September 2024.
Pernyataan Sri Mulyani itu berkaitan dengan beredarnya kabar kebocoran 6 juta data NPWP dan terjual di Breach Forum. Kebocoran data itu bahkan dugaannya meliputi sejumlah nama besar, seperti Presiden Joko Widodo, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, hingga Menteri Perdagangan.
Baca Juga: Kebocoran Data Pajak Kembali Terjadi
Kabar bocornya 6 juta data NPWP tersebut terungkap oleh ahli siber Teguh Aprianto melalui akun X miliknya.
“Sebanyak 6 juta data NPWP ada dalam data jual beli seharga sekitar 150 juta rupiah. Data yang bocor seperti NIK, NPWP, alamat, no hp, email dll,” tulis Teguh dalam akun X, dikutip pada Kamis, 19 September 2024.
Teguh menjelaskan terdapat 10 ribu sampel. Ini berisi beberapa informasi pribadi seperti NIK, NPWP, nama, alamat, kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, hingga provinsi. Dalam foto yang Teguh unggah, terlihat akun yang menjual data tersebut ialah Bjorka.
FBI telah menangkap Bjorka sebagai pendiri situs web gelap bernama Breached Forums. Setelah penelusuran, ternyata Bjorka memiliki nama asli Conor Brian Fizpatrick, alias Pompompurin. Ia adalah pria berusia 21 tahun. Darktracer mengungkapkan, Pompompurin aktif di web ExposedForum yang merupakan salah satu forum yang paling baru dan menjanjikan.
Dampak Kebocoran NPWP
Kebocoran data NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) bisa berdampak serius bagi individu maupun perusahaan. Berikut beberapa bahayanya:
Penyalahgunaan Identitas
Kebocoran data NPWP dapat untuk pencurian identitas. Pihak tidak bertanggung jawab bisa menggunakan data NPWP untuk mengakses informasi pribadi lainnya, termasuk transaksi keuangan.
Penipuan Keuangan
Data NPWP bisa untuk penipu atau membuka rekening bank, mengajukan pinjaman, atau melakukan transaksi atas nama pemilik data tanpa sepengetahuan mereka. Ini bisa berujung pada masalah finansial bagi korban.
Pencurian Pajak
Pelaku bisa memanfaatkan data NPWP untuk mengajukan pengembalian pajak palsu. Atau menyalahgunakan data tersebut untuk menghindari kewajiban pajak. Ini menyebabkan kerugian bagi pemerintah.
Aktivitas Ilegal
Data yang bocor bisa untuk kegiatan ilegal. Seperti pencucian uang, transaksi mencurigakan, atau bahkan penipuan investasi yang melibatkan identitas palsu.
Kehilangan Privasi
Kebocoran NPWP juga dapat mengganggu privasi karena data tersebut sering kali terhubung dengan informasi keuangan dan aset. Kebocoran ini bisa membuat pihak luar mengetahui kondisi finansial seseorang.
Penurunan Kepercayaan
Bagi perusahaan, kebocoran data NPWP karyawan atau klien dapat menyebabkan penurunan kepercayaan terhadap perusahaan tersebut. Hal ini bisa berdampak pada reputasi jangka panjang.
