Bandar Lampung (Lampost.co) — Staf Khusus (Stafsus) III Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Mahendra Sinulingga menekankan bersama aparat hukum, program bersih-bersih BUMN masih terus berjalan. Hal itu untuk memberantas praktik korupsi pada perusahaan-perusahaan pelat merah.
.
Teranyar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor PT Telkom (Persero) Tbk (TLKM) terkait dugaan korupsi proyek pengadaan barang dan jasa fiktif. “(Proses hukum) ini semua kan bagian dari bersih-bersih Kementerian BUMN yang terus berjalan,” ujar Arya kepada Media Indonesia, Kamis, 23 Mei 2024.
.
Arya menuturkan pengusutan olej KPK merupakan tindak lanjut dari audit internal perusahaan Telkom dan pengembangan kasus lama pada 2016. “Kasus Telkom itu dari kasus 2016 berdasarkan laporan internal Telkom. Lalu, diajukan kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) dan sekarang masih berlanjut penyelidikannya,” ucapnya.
.
Selain Telkom, perusahaan pelat merah yang masih diusut KPK ialah kasus dugaan rasuah PT Taspen (Persero). KPK menduga modus korupsi dalam kasus ini ialah kegiatan investasi fiktif oleh Taspen pada tahun anggaran 2019 dengan melibatkan perusahaan lainnya. Lembaga antirasuah itu tengah menunggu perhitungan final kerugian keuangan negara yang timbul dalam kasus dugaan investasi fiktif pada Taspen.
.
Arya menegaskan pihaknya terus mendukung dan bekerja sama dengan Kejagung maupun KPK untuk membongkar kasus koruptif pada lingkungan Kementerian BUMN. “Begitu pun kasus yang terjadi pada Taspen. Itu kasus-kasus lama. Jadi, apa yang dilakukan Kejagung dan KPK terus kita dukung,” pungkasnya.
.
Hormati Penyidik
.
Sementara itu, Vice President (VP) Corporate Communication Telkom Andri Herawan Sasoko menyatakan pihaknya menghormati upaya penyidikan KPK. Apalagi perihal dugaan korupsi proyek pengadaan barang dan jasa fiktif. “PT Telkom menghormati dan mendukung upaya penanganan yang tertangani KPK sebagai wujud program bersih-bersih BUMN,” tegasnya.
.
Andri menerangkan penyidikan KPK tersebut berdasarkan temuan manajemen dari hasil audit internal yang telah dilakukan perusahaan. Ia pun menambahkan proses hukum yang berjalan hingga saat ini tidak mengganggu operasional bisnis dan kinerja Telkom.
.
“Manajemen berkomitmen menjunjung transparansi dan bersikap kooperatif dalam proses hukum yang sedang berjalan,” imbuhnya.
.
Terpisah, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung mendukung upaya Menteri BUMN Erick Thohir untuk menyelesaikan kasus hukum pada sejumlah perusahaan-perusahaan negara yang bisa merugikan negara hingga ratusan miliar bahkan triliunan rupiah.
.
“Masalah ini harus segera diusut tuntas,” katanya
Gedung Kementerian BUMN, Jakarta.(MI/ADI MAULANA IBRAHIM) singkat kepada Media Indonesia
Politikus Partai NasDem itu meminta Kementerian BUMN untuk tidak menutup-nutupi permasalahan pidana pada perusahaan BUMN guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government).
