Bandar Lampung (Lampost.co) — Dewan Perwaki Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung mendorong Pemerintah Provinsi Lampung. Ini untuk bisa memfokuskan arah kebijakan agar tercapai visi serta misi Rahmat Mirzani Djausal – Jihan Nurlela.
Hal itu tersampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar. Ia mengatakan terdapat tiga misi untuk bersama mendukung visi Lampung Maju Menuju Indonesia Emas.
“Yang pertama mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, mandiri dan inovatif. Selain itu juga memperkuat sumber daya manusia yang unggul dan produktif. Serta meningkatkan kehidupan maya yang beradab berkeadilan dan berkelanjutan.,” katanya saat Musrembang, Rabu, 7 Mei 2025.
Menurutnya Pemprov Lampung harus memiliki arah kebijakan. Mulai dari memperhatikan infrastruktur, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup. “Kemudian tingkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan rakyat. Peningkatan ekonomi serta mengedepankan tata kelola pemerintahan,” ujarnya
Namun dalam mencapai hal tersebut ada sejumlah tantangan yang pastinya harus terpikirkan. Sehingga pemerintah memiliki sanggahan bila terjadi tantangan tersebut. “Misal saat ini untuk mencapai misi pertama laju pertumbuhan sektor industri rendah dengan angka 1,40 persen. Kemudian turunnya laju pertumbuhan sub sektor tanaman pangan. Dan masih rendahnya desa dengan status mandiri sebesar 7,4 persen,” kata Giri.
Kemudian juga mengatakan,. untuk mencapai misi kedua pemerintah harus memikirkan terkait rata-rata lama sekolah yang masih rendah. Hasil produksi UKM yang belum optimal serta masih rendahnya keikutsertaan pemuda dalam pembangunan.
“Selain itu Tingginya prevalensi stunting sebesar 14,9%. Menjadi salah satu tantangan Pemerintah Provinsi Lampung. Terlebih dalam mencapai visi dan misi kurangnya kolaborasi untuk mendukung penelitian dan pengembangan yang inovatif harus terus ditingkatkan,” katanya.
Penduduk Miskin
Selanjutnya Giri juga mengatakan pemerintah bisa langsung meningkatkan tantangan divisi ketiga. Dengan melihat bagaimana persentase penduduk miskin Provinsi Lampung tahun 2024 sebesar 10,69%.
Sementara itu, sebelum maksimalnya upaya pemulihan kegiatan ekonomi yang berdampak pada perbaikan kualitas hidup. Kemudian untuk keluarga miskin serta masih rendahnya perlindungan bagi perempuan. Dan anak hingga belum optimalnya tata kelola manajemen risiko dan pengendalian internal pada Provinsi Lampung. Ini dalam upaya peningkatan kena dalan pelaporan keuangan, pengamanan aset dan ketaatan terhadap undang-undang.
“Kami mengharapkan pemerintah provinsi lampung dapat memiliki sanggahan untuk menjalankan visi dan misi. Dan bisa mengendalikan sejumlah tantangan tantangan yang memang saat ini ada depan mata,” tutupnya.
