Jakarta (Lampost.co): Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil eks Direktur Utama (Dirut) PT PLN (Persero) Nur Pamudji hari ini, Selasa (16/7). Ia bakal menjalani pemeriksaan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan LNG di PT Pertamina (Persero).
“Pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Selasa (16/7).
Tessa menjelaskan Nur berstatus sebagai saksi dalam kasus ini. KPK juga memanggil mantan Direktur Utama PT Pertagas Gunung Sardjono Hadi untuk mendalami perkara ini.
KPK belum bisa memerinci informasi penyidik dari dua saksi itu. Mereka berdua mesti kooperatif.
Sebelumnya, KPK mengembangkan kasus dugaan rasuah pengadaan LNG di PT Pertamina (Persero). Pengumuman perkara baru ini usai mantan Direktur PT Pertamina (Persero) Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan mendapat vonis bersalah atas perkara itu.
“Pada saat ini KPK sedang melakukan pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan LNG di PT Pertamina (Persero),” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 2 Juli 2024.
Tessa menjelaskan dugaan korupsi ini terjadi pada 2011 sampai 2021. Kelakuan itu merugikan negara USD113.839.186.
KPK menetapkan dua tersangka dalam kasus itu. Tessa enggan memerinci namanya, namun, identitas mereka yakni HK dan YA.
KPK perlu mengawasi ketat program digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Jangan sampai terjadi kebocoran dalam program sejak 2020 itu.
“Sebenarnya upaya mendigitalisasi itu punya tujuan yang baik, kalau dalam eksekusinya tidak ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan,” kata Ketua Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Orin Gusta Andini dalam keterangan, Selasa (16/7).
Proyek senilai Rp3,6 triliun itu sudah berjalan sejak 2020. Sebanyak 5.518 SPBU telah menerapkan digitalisasi.