Bandar Lampung (Lampost.co)—Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat komitmennya dalam memperluas jangkauan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Melalui program unggulan Sekolah Rakyat, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menargetkan pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah Bumi Ruwa Jurai pada tahun 2026.
Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan setiap kabupaten dan kota di Lampung dapat mengusulkan setidaknya satu Sekolah Rakyat. Langkah ini sebagai strategi konkret untuk memastikan tidak ada lagi anak-anak di Lampung yang tertinggal dalam mengenyam pendidikan karena kendala ekonomi maupun geografis.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Aswarodi, mengungkapkan perkembangan program ini menunjukkan progres positif. Hingga awal tahun 2026, usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Lampung Utara telah resmi mendapatkan persetujuan.
Baca juga: BPKP Lampung Kawal Akuntabilitas Program Sekolah Rakyat 2026
Dorong Usulan dari 15 Kabupaten/Kota
Aswarodi menjelaskan keberhasilan di dua kabupaten tersebut harus menjadi pemicu bagi daerah lain. Pemprov Lampung memberikan atensi serius agar seluruh 15 kabupaten/kota yang ada di provinsi ini segera memiliki Sekolah Rakyat.
“Bukan hanya Way Kanan dan Lampung Utara yang sudah mendapat persetujuan. Kami mendorong seluruh 15 kabupaten dan kota di Lampung memiliki Sekolah Rakyat. Ini adalah bentuk kehadiran negara untuk menjamin hak pendidikan masyarakat,” ujar Aswarodi kepada Lampost.co di Bandar Lampung, Februari 2026.
Menurutnya, Sekolah Rakyat bukan sekadar sekolah formal biasa, melainkan instrumen vital dalam memperkuat layanan pendidikan, terutama bagi kelompok rentan dan keluarga kurang mampu. Pemprov memproyeksikan kehadiran sekolah ini mampu menjangkau anak-anak yang selama ini kesulitan mengakses sistem pendidikan formal yang ada.
Kesiapan Lahan dan Dukungan Regulasi
Guna mempercepat realisasi target tersebut, Aswarodi meminta pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan kota untuk bergerak cepat. Perlu koordinasi intensif, terutama terkait persiapan lahan yang memadai serta dukungan regulasi di tingkat daerah.
Baca juga: Sekprov Marindo Kurniawan Evaluasi Program Sekolah Rakyat Lampung 2026
“Pemprov mengharapkan pemerintah kabupaten/kota segera menyiapkan usulan teknis. Mulai dari kesiapan lahan hingga payung hukum di daerah agar program ini dapat segera dieksekusi secara merata,” ujarnya.
Pemprov memandang Program Sekolah Rakyat ini sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan Lampung. Dengan akses pendidikan yang lebih luas dan berkualitas, Pemprov Lampung optimistis dapat mencetak sumber daya manusia (SDM) yang lebih unggul, kompetitif, dan mampu membawa perubahan ekonomi bagi keluarga mereka di masa depan.
“Ini bukan sekadar program rutin, melainkan komitmen Bapak Gubernur untuk mencetak SDM Lampung yang berkualitas dan berdaya saing global,” ujarnya.
