Jakarta (Lampost.co) — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bergerak tegas menangani kerusakan hutan dengan akan mencabut 20 perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH). Pencabutan PBPH tersebut mencakup area sekitar 750 ribu hektare yang sebagian lokasi berada di daerah banjir Sumatra.
Poin Penting:
-
Kementerian Kehutanan akan mencabut 20 perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH).
-
Pada Februari 2025, Kemenhut sudah mencabut 18 PBPH
-
Kemenhut gandeng Polri selidiki temuan kayu gelondongan saat banjir bandang.
Kebijakan tersebut merespons bencana hidrometeorologi yang meluas sehingga Kementerian Kehutanan memperketat tata kelola hutan.
Pencabutan segera Berjalan
Raja Juli menyampaikan kebijakan itu secara terkonfirmasi dan pencabutan izin segera berjalan. Sebelumnya, Kemenhut telah mencabut 18 PBPH pada Februari 2025 dengan total lahan mencapai 526.144 hektare.
Baca juga: KLH Cabut Persetujuan Lingkungan di Zona Berisiko Bencana
Langkah tersebut mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto, di mana pengendalian izin menjadi prioritas nasional. “Kementerian Kehutanan akan kembali mencabut sekitar 20 PBPH berkinerja buruk yang luasannya mencapai 750 ribu hektare,” kata Raja Juli, Jumat, 5 Desember 2025.
Moratorium PBPH
Selain pencabutan, Menhut menetapkan moratorium PBPH yang berlaku pada hutan alam dan hutan tanaman. Dengan moratorium itu, tidak ada izin baru sehingga harapannyatekanan pada ekosistem menurun.
Raja Juli menegaskan kebijakan moratorium PBPH bersifat menyeluruh. Artinya, evaluasi izin akan menjangkau seluruh Indonesia. Namun, fokus awal ke tiga provinsi terdampak banjir di Sumatra karena pemerintah ingin memulihkan daerah aliran sungai.
Selidiki Kayu Gelondongan
Kemenhut juga akan menyelidiki temuan kayu gelondongan saat banjir bandang yang memicu perhatian publik. Karena itu, Kemenhut menggandeng Polri guna memperkuat penegakan hukum.
Raja Juli memastikan investigasi berjalan dan evaluasi izin juga secara paralel. Kemenhut juga memanfaatkan drone untuk pemindaian udara sebagai memberi peta awal kerusakan.
Selain drone, Kemenhut memakai alat identifikasi kayu otomatis (AIKO) untuk mengenali jenis kayu. Dengan AIKO, petugas dapat menelusuri asal kayu sehingga bias merekonstruksi alur pembalakan.
“Publik ingin tahu asal material kayu. Kami sudah respons dengan data awal. Data drone dan AIKO saling melengkapi sehingga dapat mempercepat penyelidikan,” ujar Raja Juli.
Pulihkan Kawasan Terdampak
Sementara itu, Kemenhut menargetkan pemulihan kawasan terdampak dengan agenda penting merehabilitasi hutan. Pemerintah juga mendorong pengelolaan hutan berkelanjutan sehingga akan mengawasi ketat kepatuhan izin.
Dari sisi pencegahan, Kemenhut memperkuat patrol dan menyiapkan sanksi administratif. Selain itu, Kemenhut menyiapkan langkah pidana bagi pelanggar berat untuk menghadirkan efek jera.
Raja Juli menegaskan negara hadir melindungi hutan untuk menekan terjadinya bencana. Pencabutan PBPH bisa berdampak luas karena korporasi akan menata ulang praktik usaha.
