Jakarta (Lampost.co): Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mendorong pemerintah mengoptimalkan distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar menjangkau kelompok rentan, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus.
Arifah menyampaikan dorongan tersebut dalam Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri terkait Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG, Kamis (29/1). Ia menilai optimalisasi distribusi MBG berperan penting dalam meningkatkan kualitas gizi generasi mendatang. Hal itu sekaligus memperkuat pola pengasuhan keluarga dan pemberdayaan perempuan.
“Kementerian PPPA mendukung penuh Program MBG yang telah berjalan selama satu tahun dan memberikan manfaat nyata bagi anak-anak Indonesia. Pemerintah juga terus memperluas cakupan penerima manfaat, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, sebagai langkah pencegahan stunting sejak dini,” ujar Arifah.
Ia menegaskan, pemerintah perlu memperkuat jangkauan program agar pemenuhan gizi dapat dirasakan pula oleh anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus, seperti anak di panti asuhan serta anak yang tinggal di rumah aman akibat kekerasan.
Selain itu, Arifah mendorong pemenuhan gizi anak tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga berlanjut di lingkungan keluarga. Ia menilai peran orang tua, khususnya ibu, menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan pemenuhan pangan bergizi di rumah.
“Penguatan peran ibu menjadi kunci keberlanjutan Program MBG. Kami mendorong terciptanya ekosistem yang mendukung para ibu agar memahami gizi dan ketahanan pangan keluarga secara lebih baik,” katanya.
Arifah juga mengingatkan pentingnya memastikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi ruang kerja yang aman dan bebas dari kekerasan, terutama bagi pekerja perempuan yang terlibat dalam penyediaan makanan bergizi.
Penyelarasan
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan perlunya penyelarasan dan validasi data penerima manfaat Program MBG, khususnya bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Ia menyebut pemerintah akan menyelaraskan data lintas kementerian dan lembaga untuk mencegah perbedaan data penerima.
“Dalam pengelolaan MBG masih terdapat perbedaan data. Tim pelaksana akan menyelaraskan data dari BKKBN, Kementerian Kesehatan, serta kementerian terkait,” ujar Zulkifli.
Ia menambahkan, pemerintah akan memanfaatkan data tersebut untuk mengukur perkembangan anak sebelum dan setelah menerima MBG, baik dari aspek fisik maupun pertumbuhan jangka panjang.
Terkait pelaksanaan Program MBG selama bulan puasa, Zulkifli memastikan layanan bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui tetap berjalan. Sementara itu, pemerintah akan menyesuaikan waktu dan jenis makanan untuk pemberian MBG bagi anak sekolah.
“Pada prinsipnya, pemerintah memastikan pelayanan Program MBG tetap berjalan dan tidak terhenti bagi seluruh kelompok sasaran,” pungkasnya.
