Kotabumi (Lampost.co)–Dugaan manipulasi data siswa dan kepala sekolah mencuat di salah satu SMP swasta di Kabupaten Lampung Utara. Nama kepala sekolah dalam data pokok pendidikan (dapodik) tercatat sebagai Jauhari, namun sosok tersebut tidak pernah diketahui guru maupun tenaga pendidik di sekolah tersebut.
Penelusuran lapangan pada Rabu, 27 Agustus 2025, menemukan ketidaksesuaian antara data dapodik dan kondisi sebenarnya. Sejumlah guru mengaku tidak mengenal figur bernama Jauhari. Bahkan, absensi sekolah tidak mencatat nama tersebut.
“Selama saya mengajar di sini, belum pernah bertemu apalagi bertegur sapa dengan Jauhari. Namanya pun tidak ada di absensi,” ujar Sa’diyah, salah satu guru di sekolah itu.
Seorang guru lain menambahkan, saat ini kepala sekolah pelaksana harian (Plh) dijabat oleh Wahyu. Namun, dalam sistem dapodik maupun situs Jaga.id, nama Jauhari masih tercatat sebagai kepala sekolah definitif.
Situasi ini menimbulkan tanda tanya publik. Selain dugaan kepala sekolah fiktif, jumlah siswa yang terdata juga dipertanyakan. Saat wartawan mendatangi salah satu kelas, terlihat hanya segelintir siswa mengikuti kegiatan belajar. Mereka bahkan disebut sebagai santri pondok pesantren yang menumpang mengikuti asesmen nasional berbasis komputer (ANBK).
Dana BOS Ditahan
Asisten I Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Sosial Setdakab Lampung Utara, Mat Soleh, mengonfirmasi bahwa pemerintah daerah sudah menindaklanjuti temuan tersebut. Dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk SMP swasta itu kini ditunda pencairannya.
“Itu sudah menjadi atensi Inspektorat. Saat ini tengah dilakukan evaluasi menyeluruh,” ujar Mat Soleh. Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Lampura, Lekok, mengarahkan agar persoalan dikonfirmasi langsung kepada Asisten I karena terkait bidang pemerintahan dan pendidikan.
Berdasarkan informasi, meski nama Jauhari masih tercatat sebagai kepala sekolah, pengelolaan administrasi sekolah, termasuk urusan dana BOS, masih dijalankan oleh kepala sekolah lama, Zulkarnain, yang kini menjabat Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Lampung Utara.
“Yang mengurus BOS masih kepala sekolah lama,” kata seorang sumber yang enggan sebutkan namanya. Dugaan manipulasi ini memperkuat persepsi adanya praktik administrasi fiktif di dunia pendidikan Lampung Utara. Publik kini menanti hasil evaluasi pemerintah daerah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas tata kelola sekolah swasta tersebut. (Fajar Nofitra)
