Tel Aviv (Lampost.co)—Proposal gencatan senjata di Jalur Gaza yang Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, umumkan pada Jumat (31/5/2024) kemarin memicu gejolak di Israel. Dua menteri sayap kanan Israel mengancam mundur dari kabinet dan membubarkan koalisi pemerintahan jika Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyetujui proposal tersebut.
Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir mengatakan mereka menentang kesepakatan apa pun sebelum penghancuran kelompok pejuang Palestina Hamas. Namun, pemimpin oposisi Yair Lapid berjanji tetap mendukung pemerintah jika Netanyahu mendukung proposal Biden.
Netanyahu sendiri berkeras tidak akan ada gencatan senjata permanen sampai kemampuan militer dan pemerintahan Hamas hancur dan pembebasan semua sandera.
Proposal 3 Fase
Proposal tiga fase Biden akan mulai dengan gencatan senjata enam pekan. Pasukan Pertahanan Israel (IDF) akan mundur dari daerah berpenduduk di Gaza. Kesepakatan itu pada akhirnya akan mengarah pada pembebasan semua sandera, “penghentian permusuhan” permanen, dan rencana rekonstruksi besar untuk Gaza.
Namun dalam sebuah unggahan di media sosial pada Sabtu (1/6/2024), Smotrich mengatakan ia memberi tahu Netanyahu bahwa dirinya “tidak akan menjadi bagian dari pemerintahan yang menyetujui garis besar dari usulan dan mengakhiri perang tanpa menghancurkan Hamas serta membawa kembali semua sandera”.
Menggemakan kata-katanya, Ben-Gvir mengatakan “kesepakatan itu dapat diartikan sebagai akhir dari perang dan ditinggalkannya tujuan untuk menghancurkan Hamas. Ini adalah kesepakatan sembrono, yang merupakan kemenangan bagi terorisme dan ancaman keamanan bagi Negara Israel”.
Ia bersumpah untuk “membubarkan pemerintahan” ketimbang menyetujui proposal tersebut.
Koalisi sayap kanan Netanyahu memegang mayoritas tipis di parlemen, mengandalkan sejumlah faksi, termasuk Partai Otzma Yehudit (Kekuatan Yahudi) milik Ben-Gvir—yang memegang enam kursi—dan partai Zionisme Religius milik Smotrich—yang memegang tujuh kursi—untuk mempertahankan kekuasaan.
Namun, Yair Lapid, salah satu politikus oposisi paling berpengaruh di Israel, dengan cepat menawarkan dukungannya kepada Netanyahu. Partai Yesh Atid pimpinannya menguasai 24 kursi.
Ia mengatakan Netanyahu “memiliki jaring pengaman untuk kesepakatan penyanderaan jika Ben-Gvir dan Smotrich meninggalkan pemerintahan”.
Perselisihan terjadi ketika puluhan ribu orang berunjuk rasa di Tel Aviv, menyerukan kepada Pemerintah Israel untuk menerima proposal Biden. Mereka juga menuntut pengunduran diri Netanyahu. Bentrokan terjadi antara pengunjuk rasa dan polisi, dan pihak berwenang menahan beberapa demonstran.
