Istanbul (Lampost.co)—Norwegia dan Israel mengalami konflik diplomasi atas keputusan Oslo mengakui negara Palestina. Sebuah langkah yang mendapat kecaman keras dari Tel Aviv, yang menanggapi dengan serangkaian tindakan atas negara Nordik itu dan warga Palestina.
Baru-baru ini, Israel membatalkan kewenangan diplomat Norwegia terkait Otoritas Palestina. Hal itu terjadi setelah keputusan Norwegia pada akhir Mei 2024 lalu yang mengakui negara Palestina mengikuti langkah Spanyol dan Irlandia. Israel juga melaporkan penarikan dan pembatalan beberapa deposit bank atas akun Norwegia.
“Kami menerima pesan dari pemerintahan Netanyahu bahwa pihaknya tidak akan lagi memfasilitasi pekerjaan diplomat Norwegia di wilayah Palestina,” sebut pernyataan Kementerian Luar Negeri Norwegia, Kamis (8/8/2024).
“Tindakan ekstrem ini sangat berpengaruh terhadap pemberian bantuan kepada Palestina. Keputusan Israel membatalkan status diplomatik anggota kedutaan kami adalah langkah ekstrem dan akan ada konsekuensinya,” sebut kementerian itu. Mereka menambahkan pihaknya sedang menilai kemungkinan menanggapi situasi yang ” pemerintahan Netanyahu ciptakan”.
Tanggapan Anti-Israel
Sementara itu, pihak Israel mengatakan langkah tersebut sebagai tanggapan adanya “langkah-langkah anti-Israel dan sepihak” Pemerintah Norwegia.
Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan telah memanggil duta besar Norwegia dan memberi tahu akreditasi para diplomat akan dicabut dalam tujuh hari dan visa mereka dalam tiga bulan.
Beberapa hari kemudian, Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, menolak permintaan kunjungan Menlu Norwegia, Espen Barth Eide. Katz beralasan “Oslo mengakui negara Palestina, menolak mengakui Hamas sebagai organisasi teror, dan mendukung gugatan Afrika Selatan terhadap Israel di Den Haag”, lapor Times of Israel.
Mei lalu, Norwegia mengakui negara Palestina menyusul Spanyol dan Irlandia yang kemudian diikuti Slovenia dan Armenia pada Juni, sebuah tindakan yang menyulut kemarahan Israel yang bersumpah akan melakukan pembalasan.
Menjelang pengakuan negara Palestina pada Mei, Perdana Menteri Norwegia, Jonas Gahr, menyoroti perlunya menjaga kemungkinan solusi dua negara.
“Di tengah perang, di mana puluhan ribu orang terbunuh dan terluka, kita harus tetap menghidupkan satu-satunya alternatif yang menawarkan solusi politik bagi Israel dan Palestina: Dua negara, yang hidup berdampingan, dalam perdamaian dan keamanan,” kata Store.
Dukung Smotrich
Namun demikian, Kabinet Perang Israel justru menyetujui langkah Menteri Keuangan Bezalel Smotrich. Smotrich pada akhir Juni lalu untuk melegalisasi permukiman di luar Tepi Barat dan menerapkan sanksi bagi Otoritas Palestina.
Media resmi Israel, KAN, mengatakan kabinet menyetujui keputusan Smotrich sebagai upaya menghadang pengakuan negara Palestina. Dan juga sebagai tindakan melawan Israel di pengadilan internasional.
Menteri sayap kanan itu mengancam membangun permukiman untuk setiap negara yang mengakui Palestina.
Bulan lalu, Knesset (parlemen Israel) melakukan pemungutan suara untuk menolak pembentukan negara Palestina, dan menyebutnya sebagai “ancaman nyata” terhadap Israel.
Pada 19 Juli 2024, Mahkamah Internasional dalam keputusan hukumnya menyatakan pendudukan Israel dalam beberapa dekade di Palestina adalah ilegal. Mereka menuntut evakuasi atas seluruh permukiman di Tepi Barat dan Jerusalem Timur.
