Jakarta (Lampost.co) – PDI Perjuangan akan membahas sikap atas isu pemilihan kepala daerah (pilkada) oleh masyarakat atau DPRD. Pembahasan ini terkupas dalam Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan di Ancol, Jakarta.
“Kami akan mendengarkan seluruh usulan dari DPD, akan dibacakan pada saat penutupan rakernas. Sikapnya bagaimana, alasan filosofis, ideologis, dan juga dari manajemen penyelenggaraan pemilu. Itu semua akan menjadi bagian dari rekomendasi rakernas. Jadi belum diputuskan,” kata Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto saat jumpa pers sela-sela rakernas.
Kemudian menurut Hasto, pihaknya harus melibatkan seluruh kader dalam menentukan sikap demi membudayakan sistem demokrasi yang sehat dalam partai. Setelah semua pandangan tertampung, sikap partai akan terutarakan kepada publik pada akhir masa rakernas.
“Jadi seluruh pencermatan, masukan dari seluruh peserta rakernas itu akan menjadi bahan pengambilan keputusan dalam rekomendasi rakernas,” kata Hasto.
Hasil Survei
Sebelumnya, hasil survei dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA. Mengungkapkan bahwa mayoritas pemilih dari Presiden Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Survei itu menyatakan menolak wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) oleh DPRD.
Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa mengatakan bahwa 67,1 persen responden pemilih Prabowo Subianto menyatakan kurang setuju/tidak setuju sama sekali. Apalagi terhadap pertanyaan “apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju wacana Pilkada tidak langsung (dipilih oleh DPRD)?”. Sedangkan 29,9 persennya setuju, dan tiga persen tidak setuju atau tidak tahu.
“Teknik pengumpulan data wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner, jadi bukan dengan pencuplikan, atau telepon, atau media sosial. Tetapi langsung kita menerjunkan tim surveyor kita ke lapangan,” kata Ardian.
Sementara selain pemilih Prabowo, ia mengatakan seluruh pemilih dalam Pilpres 2024 pun menolak pilkada oleh DPRD. Untuk pemilih Anies Baswedan sebanyak 60,9 persen menolak, dan pemilih Ganjar Pranowo sebanyak 77,5 persen menolak.
“Siapapun pilihan capresnya, mayoritas menolak Pilkada lewat DPRD,” katanya.
Kemudian ia menyampaikan bahwa mayoritas responden menolak pilkada dipilih oleh DPRD. Karena sejak tahun 2005 hampir seluruh pemilih aktif hari ini, tumbuh dalam kultur pemilu langsung. Bahkan sebagiannya tak pernah merasakan pemilihan melalui lembaga perwakilan.
Menurutnya, publik menganggap bahwa pemilihan langsung adalah satu-satunya cara yang wajar memilih kepala daerah, bukan melalui pilihan atau lobi elit.
Lalu ia mengatakan survei itu dilakukan dengan metodologi multi-stage random sampling, seperti survei-survei biasanya. Adapun jumlah responden dalam survei itu yakni 1.200 orang pada periode 19-20 Oktober 2025. Kemudian ia mengatakan bahwa 1.200 responden itu bisa mewakili seluruh masyarakat Indonesia.
