Bandar Lampung (Lampost.co) – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengikuti Rapat Pengurus Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Agenda itu membahas program kerja tahun 2026 serta penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Rapat berlangsung di Hyatt Regency Bali, Sanur, Denpasar Selatan, Jumat, 13 Februari 2026. Rapat ini menandai langkah awal konsolidasi pengurus APPSI periode 2025–2029 dalam memperkuat peran strategis gubernur sebagai representasi pemerintah pusat di daerah sekaligus motor penggerak pembangunan wilayah.
Pertemuan tersebut merupakan rapat perdana jajaran pengurus setelah Musyawarah Nasional (Munas) VII APPSI yang tergelar pada 23 Oktober 2025 di Jakarta. Selain membahas agenda kerja 2026. Pengurus melakukan pencermatan terhadap AD/ART sebagai bagian dari penguatan kelembagaan organisasi.
Kemudian rapat ini juga menjadi tindak lanjut pengukuhan masa bakti pengurus periode 2025–2029 yang terlaksanakan, 10 November 2025 di Ibu Kota Nusantara.
Gubernur Mirzani Djausal menegaskan seluruh daerah sepakat memperjuangkan program bersama pemerintah pusat melalui wadah APPSI. “Program-program daerah akan kita perjuangkan bersama melalui APPSI dan bersinergi dengan pemerintah pusat,” ujarnya.
Kemudian ia juga menambahkan bahwa sinergi antar pemerintah provinsi menjadi kunci dalam memperkuat posisi daerah tingkat nasional. Menurutnya, forum APPSI harus dimanfaatkan secara optimal untuk menyelaraskan kebijakan, bertukar praktik terbaik. Serta membangun komitmen bersama dalam mendukung agenda pembangunan nasional.
“Kami memandang APPSI sebagai wadah strategis untuk memperkuat koordinasi dan meningkatkan solidaritas antar provinsi. Kemudian memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat daerah,” ujar Gubernur Mirza.
Organisasi Adaptif
Ketua Umum APPSI Rudy Mas’ud menegaskan komitmen seluruh pengurus untuk membangun organisasi yang lebih adaptif terhadap dinamika pemerintahan dan kebutuhan daerah. “Semua pengurus APPSI memiliki komitmen bersama untuk membangun organisasi yang lebih kuat dan responsif,” ujar Rudy.
Kemudian ia menyatakan, APPSI tengah menyiapkan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) guna menyempurnakan AD/ART organisasi. Menurutnya, identitas organisasi belum mengalami perubahan sejak 2015. Sehingga memerlukan pembaruan yang lebih relevan dengan perkembangan zaman.
“Identitas organisasi belum berubah sejak 2015, sehingga kita membutuhkan landasan konstitusi yang lebih adaptif dan visioner,” jelasnya.
Dalam implementasinya, APPSI akan menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) setiap tahun untuk mengevaluasi program sekaligus menetapkan prioritas kerja berikutnya. Organisasi ini juga akan memfasilitasi pertemuan gubernur dengan Presiden dan para menteri secara berkala dan berkelanjutan. Ini sebagai bagian dari upaya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.
APPSI menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi daerah guna mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan Indonesia.
Pada 2026, APPSI menjadwalkan lima Focus Group Discussion (FGD) yang akan digelar di Jakarta, Maluku, dan Kalimantan Tengah. FGD tersebut akan membahas optimalisasi APBD, Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta penguatan sektor pertanian dan energi nasional.
Selain itu, organisasi juga merencanakan kegiatan orientasi pemerintahan di Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Timur. Dua lokakarya turut diagendakan untuk membahas pemberdayaan UMKM serta strategi menarik investasi berbasis penciptaan lapangan kerja di daerah.
