Bandar Lampung (Lampost.co) — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi meningkatnya bencana hidrometeorologi, terutama banjir.
Bencana hidrometeorologi prediksinya akan meningkat sepanjang musim hujan Oktober 2025 hingga awal 2026.
Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan strategi komprehensif yang tidak hanya fokus pada penanganan darurat. Tetapi juga pada pencegahan dan mitigasi jangka panjang.
Baca Juga:
Pemprov Lampung Diminta Tingkatkan Kesiapsiagaan Bencana
“Kami ingin Lampung benar-benar siaga. Tidak hanya saat bencana terjadi, tetapi juga sejak tahap pencegahan dan perencanaan dini,” kata Jihan, Rabu, 8 Oktober 2025.
Data menunjukkan, sepanjang Januari hingga September 2025, Provinsi Lampung telah mengalami 119 kejadian banjir dan 41 peristiwa longsor di berbagai wilayah.
Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya. Sehingga Pemprov menilai perlu adanya langkah strategis agar dampak serupa tidak kembali terulang.
Salah satu fokus utama Pemprov Lampung adalah pengelolaan tata air terpadu. Mulai dari pemanfaatan pompa mobile, optimalisasi pintu air dan waduk, hingga pembangunan sumur resapan di area rawan genangan.
Selain itu, normalisasi sungai, perbaikan drainase, serta pengecekan infrastruktur pengendali banjir akan Pemprov perkuat melalui kerja sama dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
Sistem Peringatan Dini
Jihan menambahkan, pemerintah juga akan mengoptimalkan sistem peringatan dini berbasis data BMKG yang terintegrasi dengan aplikasi Lampung-In. Upaya ini untuk mempercepat respons terhadap potensi curah hujan ekstrem.
“Normalisasi saluran air tidak boleh menunggu bencana datang. Semua harus dilakukan sebelum debit air meningkat,” tegasnya.
Untuk langkah jangka pendek, Pemprov Lampung menyiapkan posko siaga bencana, melakukan edukasi masyarakat, dan memperkuat koordinasi lintas sektor.
Sementara pada tahap pascabencana, pemerintah akan menyalurkan bantuan logistik, layanan kesehatan, serta menjalankan program rehabilitasi sosial bagi warga terdampak.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lampung juga telah menyiapkan berbagai kebutuhan darurat seperti pompa air, paket sembako, dan peralatan kebersihan.
Pemerintah kabupaten/kota untuk segera mengajukan proposal rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang rusak. Hal ini agar pemulihan dapat berjalan cepat dengan dukungan dari pemerintah pusat.
Selain itu, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial memastikan kesiapan fasilitas medis, ketersediaan obat-obatan, dan jalur evakuasi yang aman. Serta pemantauan penyakit pascabanjir di wilayah terdampak.
“Penanganan banjir tidak bisa dilakukan sendiri. Butuh kolaborasi semua pihak agar dampak sosial dan ekonomi akibat bencana dapat diminimalkan,” ujar Jihan.
