Bandar Lampung (Lampost.co) — Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan 700 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tersebar pada 15 Kabupaten/Kota. Hal tersebut untuk memenuhi berjalannya program makan bergizi gratis (MBG).
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan mengatakan saat ini Pemprov Lampung memiliki 139 SPPG. Dengan upaya untuk menargetkan ada peningkatan hingga 700 SPPG.
“Pada prinsipnya kita sudah melakukan aktivitas SPPG. Dan penerima manfaat untuk sekolah yang menjadi kewenangan provinsi yaitu SMA, SMK dan SLB dan saat ini ada 82 sekolah,” kata Marindo, Selasa, 5 Agustus 2025.
Kemudian ia mengatakan, Pemprov Lampung mengindahkan edaran dari Kemendagri. Menginstruksikan membentuk satuan tugas untuk melakukan pemantauan dan koordinasi secara masif dengan Kemendagri.
“Pemprov Lampung sudah membuat satgas. Untuk ketuanya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi (PMDT) dan hari ini sudah kita rapatkan,” jelasnya.
Nantinya, ia menjelaskan, Pemprov Lampung akan memenuhi semua ketentuan pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri dan Badan Gizi Nasional (BGN).
Selanjutnya ia menjelaskan, nantinya Satgas yang terdiri dari lintas OPD meliputi Dinas Pendidikan yang akan memastikan anak didik yang menerima manfaat. Kementerian Agama kaitan dengan sekolah agama hingga dinas kesehatan yang kaitan dengan manfaat untuk penerima manfaat.
“MBG ini menciptakan ekonomi desa. Melalui MBG pemerintah memastikan ekonomi desa tumbuh, nilai tambah ekonomi desa bertambah. Seperti untuk petani, peternak yang menyiapkan bahan-bahan MBG,” katanya.
Selain itu, peran dari Dinas PMDT yakni mendorong BUMDes untuk mengambil dari bahan baku petani dan peternak lokal. “Jadi pergerakan ekonomi desa bisa bertumbuh secara masif melalui program MBG ini,” jelasnya.
Kemudian terkait adanya dua kabupaten yang belum memiliki dapur bergizi. Pihaknya menargetkan secepatnya antara 1 hingga 2 minggu akan segera selesai.
“Saat ini ada dua kabupaten yakni Lambar dan Pesibar yang belum memiliki dapur bergizi. Nah ini terus kita dorong dengan koordinasi antara pemerintah daerah untuk segera menyiapkan infrastruktur,” katanya.
