Bandar Lampung (lampost.co) — Pemerintah Provinsi Lampung mendorong pemerintah kabupaten/kota menghadirkan inovasi pendidikan sesuai kapasitas fiskal masing-masing daerah. Langkah ini untuk menjawab tantangan pemerataan layanan pendidikan.
Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, mengungkapkan sejumlah persoalan strategis masih terjadi. Kesenjangan akses pendidikan di wilayah 3T, keterbatasan infrastruktur, tingginya angka anak tidak sekolah, hingga distribusi tenaga pendidik yang belum merata masih menjadi perhatian.
Pemprov Lampung menyiapkan sejumlah program inovatif. Sekolah Cangkok hadir bagi siswa di daerah terpencil. Program Lampung Mengajar difokuskan pada penyaluran guru. “Ada juga Vokasi Migran guna menyiapkan tenaga kerja terampil berdaya saing global,” ujarnya,
Digitalisasi Pendidikan dan Penguatan SDM Guru
Pemprov Lampung juga mengembangkan transformasi digital pendidikan melalui berbagai platform. “Ruang Menghimpun Data atau RMD, kemudian juga Aksi Jihan atau Aksi Uji Latihan. Serta Desmat sebagai sarana penguatan kesiapan siswa menghadapi pendidikan tinggi,” katanya.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, menegaskan visi nasional pendidikan berfokus pada pemerataan akses dan peningkatan kualitas tanpa diskriminasi.
“Visi ini merupakan turunan dari agenda pembangunan sumber daya manusia dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.
Untuk mendukung implementasi di Provinsi Lampung, Ditjen GTK menyiapkan program prioritas 2026. Program tersebut mencakup penguatan profesionalisme guru melalui percepatan sertifikasi, peningkatan kualifikasi akademik hingga jenjang S1/D4, serta pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi guru dan tenaga kependidikan.
