Bandar Lampung (Lampost.co) — Komisi III DPRD Provinsi Lampung meminta Pemprov Lampung menetapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026 secara lebih realistis dan berbasis data riil di lapangan.
Langkah ini penting agar target pendapatan tidak kembali melampaui kemampuan nyata daerah.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Lampung, Yozi Rizal menilai, selama ini salah satu persoalan utama dalam penyusunan target PAD adalah penggunaan data potensi yang belum sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya.
Baca Juga:
APBD Lampung 2025 Dinilai Sehat, Namun Ketergantungan Dana Pusat Masih Tinggi
Yozi mencontohkan sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang katanya memiliki potensi besar karena jumlah kendaraan tercatat sangat tinggi.
“Selama ini kita disebut punya potensi lebih dari 4 juta unit kendaraan. Tapi faktanya di lapangan tidak seperti itu. Banyak kendaraan yang sudah hilang, dijual, atau tidak lagi digunakan. Namun masih tercatat sebagai objek pajak,” ujarnya.
Ia bahkan mengungkapkan pengalaman pribadinya sebagai gambaran persoalan tersebut. Menurutnya, masih ada data kendaraan yang tercatat aktif meski fisiknya sudah tidak ada.
“Saya sendiri punya tiga BPKB, tapi kendaraannya sudah tidak ada. Ada yang hilang, ada yang tidak jelas. Di data masih tercatat sebagai potensi pajak, padahal jelas tidak mungkin dibayarkan,” katanya.
Kondisi itu, lanjut Yozi, membuat target PAD kerap ditetapkan terlalu tinggi dan sulit tercapai. Untuk itu, Komisi III mendorong adanya kesamaan persepsi antarinstansi terkait sebelum angka target mereka tetapkan.
“Jangan lagi menghitung potensi yang sebenarnya tidak ada. Target harus benar-benar realistis agar bisa dicapai,” tegasnya.
Faktor Eksternal
Selain persoalan data kendaraan, Yozi juga menyinggung faktor eksternal yang turut memengaruhi pendapatan daerah. Salah satunya pengurangan transfer dari pemerintah pusat.
Ia mencontohkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pajak rokok yang nilainya kerap mengalami penyesuaian.
“Itu kewenangan pusat. Kadang ditetapkan sekian, lalu dikurangi sekian. Kita tidak tahu pasti penyebabnya, apakah karena konsumsi menurun atau faktor lain. Yang jelas, dampaknya langsung dirasakan daerah,” ujarnya.
Dalam RDP tersebut, Komisi III DPRD Lampung dan Bapenda juga membahas perlunya penguatan koordinasi lintas instansi.
Yozi menyebut pihaknya berencana mempertemukan Bapenda dengan kepolisian serta Jasa Raharja untuk melakukan validasi data kendaraan bermotor.
“Kita ingin duduk bersama dengan kepolisian dan Jasa Raharja agar data yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan. Dari situ diharapkan muncul inovasi untuk mengoptimalkan PAD,” katanya.
Selain itu, Komisi III juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil PAD untuk kembali memetakan aset dan potensi yang dikelola. Sehingga perencanaan pendapatan ke depan lebih akurat dan berkelanjutan.
