Jakarta (Lampost.co) – Maraknya kasus korupsi yang menjerat kepala daerah belakangan ini berakar dari tingginya biaya politik (high-cost politics). Tekanan finansial yang besar memicu para pejabat publik mencari pendanaan melalui praktik lancung pada celah anggaran maupun perizinan.
Hal tersebut tersampaikan oleh Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM), Zaenur Rohman. Ia menegaskan bahwa mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) kepada DPRD bukanlah jawaban atas persoalan tersebut.
“Solusinya bukan dengan Pilkada oleh DPRD. Itu hanya akan memindahkan titik korupsinya saja,” ujar Zaenur melalui keterangannya, Kamis, 22 Januari 2026.
Kemudian Zaenur menjelaskan bahwa korupsi sering kali terdorong oleh kebutuhan untuk menutup biaya politik yang telah dikeluarkan sebelumnya. Sekaligus mengumpulkan modal untuk kontestasi periode berikutnya.
“Mengapa mereka korupsi? Karena adanya tekanan untuk menutup biaya politik dan kebutuhan memperoleh pendanaan politik untuk kontestasi berikutnya. Setiap ada kesempatan mencari sumber pendanaan, mereka akan menggunakan jalan korupsi itu,” jelasnya.
Empat Langkah Strategis
Lalu menurut Zaenur, penyelesaian rantai korupsi kepala daerah tidak bisa melalui kebijakan tunggal. Ia menawarkan empat langkah reformasi krusial. Pertama, Reformasi Kepartaian. Membenahi sistem internal partai politik agar lebih transparan dan akuntabel. Kedua, Reformasi Pemilu. Mengatur ulang skema kontestasi agar lebih efisien dan murah secara biaya.
Ketiga, Penguatan Pengawasan. Memperketat celah pada pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang selama ini kerap menjadi “ladang bancakan”. Keempat, Langkah Hukum Progresif. Mendorong pengesahan UU Perampasan Aset dan mengkriminalisasi kekayaan yang diperoleh secara tidak sah (illicit enrichment).
Selanjutnya Zaenur menilai, tanpa ada pembenahan sistemik terhadap biaya politik dan penegakan hukum yang menjerakan. Jabatan kepala daerah akan terus terbayangi praktik rasuah.
“Ini memang bukan solusi tunggal. Bagaimana penyakit high-cost politics itu terselesaikan. Terlebih terbarengi dengan aturan perampasan aset agar ada kepastian hukum yang menjerakan,” katanya.
