Jakarta (Lampost.co) — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengambil langkah tegas dalam penanganan kasus dugaan korupsi anggaran video profil desa. Empat jaksa langsung diamankan untuk menjalani pemeriksaan intensif. Kasus itu berkaitan dengan perkara yang melibatkan Amsal Sitepu.
Keempat jaksa tersebut berasal dari Kejaksaan Negeri Karo. Mereka terdiri dari Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Seksi Pidana Khusus, dan dua pejabat Kasubsie.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, membenarkan penindakan tersebut. Ia menyebut tim intelijen Kejagung mengamankan para jaksa pada Sabtu malam. Tim langsung membawa mereka untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
“Yang jelas di Sabtu malam kemarin terhadap yang bersangkutan, baik Kajari Karo, Kasi Pidsus, maupun dua Kasubsi, yang menangani perkara itu jaksa yang menanganinya,” ujarnya.
Dugaan Pelanggaran Prosedur Jadi Sorotan
Kejagung fokus mengusut dugaan pelanggaran prosedur dalam penanganan perkara tersebut. Pemeriksaan mencakup seluruh tahapan hukum. Proses itu dari penyidikan hingga penuntutan.
Tim ingin memastikan setiap langkah hukum berjalan sesuai aturan yang berlaku. “Secara keseluruhan penanganan. baik dari awal sampai akhir,” jelas Anang.
Penanganan Kasus Diambil Alih Pusat
Awalnya, pemeriksaan berlangsung di tingkat daerah, tepatnya di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Namun, Kejagung memutuskan mengambil alih proses tersebut. Langkah itu bertujuan menjaga objektivitas pemeriksaan.
Keputusan itu menunjukkan keseriusan dalam menjaga integritas penegakan hukum. “Supaya lebih objektif, kita ambil alih langsung oleh tim Kejagung,” kata dia.
Potensi Sanksi Menanti Jika Terbukti Bersalah
Kejagung menegaskan tidak akan mentolerir pelanggaran di internal institusi. Jika terbukti terjadi pelanggaran, kasus akan lanjut ke tim pengawasan dan eksaminasi.
Proses itu berada di bawah Jaksa Agung Muda Pidana Khusus. “Apabila ada pelanggaran, tentunya akan ada sanksi etik di internal,” tegas Anang.
Langkah cepat itu menjadi bukti komitmen Kejagung dalam menjaga profesionalitas aparat hukum. Kasus itu juga menjadi perhatian publik karena menyangkut integritas penanganan perkara korupsi.
