Jakarta (Lampost.co) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bakal memanggil semua orang yang mengetahui kasus dugaan suap. Terkhusus pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR yang menjerat buronan Harun Masiku dan Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pun berpeluang dimintai keterangan.
“Bila penyidik merasa hal tersebut butuh dalam rangka pemenuhan unsur perkara. Maka akan kita lakukan,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 27 Desember 2024.
Kemudian salah satu berkas PAW Harun tertandatangani oleh Megawati dan Hasto. Dasar pemanggilan bisa untuk mendalami berkas tersebut. Namun, KPK menyerahkan pemanggilan saksi kepada penyidik. Sebab, cuma mereka yang mengetahui kebutuhan pemberkasan.
“Kembali lagi, semua kita kembalikan kepada penyidik sesuai kebutuhan penyidik. Jadi tidak keluar dari situ,” ucap Tessa.
Sementara KPK memperbarui poster pencarian Harun. Empat foto terbaru terpublikasikan ke publik. KPK menyita mobil Harun yang terparkir selama dua tahun pada sebuah apartemen wilayah Jakarta. Kendaraan itu tertemukan pada Juni 2024.
Kemudian KPK telah mengembangkan kasus Harun dengan menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Kemudian Advokat sekaligus kader PDIP Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka dalam kasus ini. Keduanya terduga terlibat dalam proses suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Namun, Hasto turut terjerat dengan pasal perintangan penyidikan. Ia terduga melakukan sejumlah cara untuk membuat perkara tidak selesai. Salah satunya meminta Harun merusak ponselnya dan kabur setelah operasi tangkap tangan (OTT) tergelar.
Kemudian Hasto sudah dicegah ke luar negeri oleh KPK. Penyidik juga menerbitkan larangan bepergian ke luar negeri untuk mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly.
