Wacana Pembatasan BBM Bersubsidi Jangan Bikin Resah

Jakarta (lampost.co)–Baru-baru ini, pemerintah menggulirkan wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi.

Komisi VII meminta pemerintah melakukan sosialisasi yang jelas agar tidak menimbulkan keresahan.

“Jangan sampai membuat keresahan masyarakat yang memang pantas menerima subsidi,” kata Wakil Ketua Komisi VII Eddy Soeparno, Senin, 15 Juli 2024.

Komisi VII menyambut pembatasan BBM, yang memang sudah mendorong hal tersebut sejak tiga tahun lalu.

Eddy menuturkan ada langkah yang kurang tepat dalam penyaluran BBM bersubsidi. Hal itu mengingat banyak masyarakat mampu turut menikmati subsidi.

“Kami sudah menyuarakan agar melakukan evaluasi subsidi BBM sejak tiga tahun lalu. Karena 80 persen pengguna pertalite BBM bersubsidi itu masyarakat yang tidak berhak,” ujar dia.

Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan pemerintah harus satu suara saat hendak mengeluarkan kebijakan.

Jangan sampai informasi yang simpang siur menimbulkan kebingungan.

“Pemerintah perlu mengkomunikasikan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi dengan baik agar jangan menimbulkan kebingungan. Seluruh kelompok masyarakat akan terikat pembatasan pembelian BBM bersubsidi,” ucap Eddy.

Sebelumnya, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pihak Pertamina sebagai penyalur BBM akan melakukan pengetatan pembelian BBM.

Hal itu dapat mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak.

“Kami berharap 17 Agustus ini sudah bisa mulai. Kita akan mengurangi orang mampu membeli BBM bersubsidi,” ujar Luhut.