Jakarta (lampost.co)–Baru-baru ini, pemerintah menggulirkan wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
Komisi VII meminta pemerintah melakukan sosialisasi yang jelas agar tidak menimbulkan keresahan.
“Jangan sampai membuat keresahan masyarakat yang memang pantas menerima subsidi,” kata Wakil Ketua Komisi VII Eddy Soeparno, Senin, 15 Juli 2024.
Komisi VII menyambut pembatasan BBM, yang memang sudah mendorong hal tersebut sejak tiga tahun lalu.
Eddy menuturkan ada langkah yang kurang tepat dalam penyaluran BBM bersubsidi. Hal itu mengingat banyak masyarakat mampu turut menikmati subsidi.
Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan pemerintah harus satu suara saat hendak mengeluarkan kebijakan.
“Pemerintah perlu mengkomunikasikan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi dengan baik agar jangan menimbulkan kebingungan. Seluruh kelompok masyarakat akan terikat pembatasan pembelian BBM bersubsidi,” ucap Eddy.
“Kami berharap 17 Agustus ini sudah bisa mulai. Kita akan mengurangi orang mampu membeli BBM bersubsidi,” ujar Luhut.
