Pemprov Lampung Dorong Obligasi dan Sukuk Daerah Perkuat Pembiayaan Pembangunan

Bandar Lampung (Lampost.co) – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong pemerintah daerah lebih mandiri dan inovatif dalam membiayai pembangunan.

Pembiayaan melalui pemanfaatan instrumen obligasi daerah dan sukuk daerah jadi solusinya.

Hal tersebut dalam acara Sosialisasi Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota se Sumatera Bagian Selatan.

Mirza mengatakan, daerah tidak bisa terus bergantung pada pola pembiayaan konvensional, sementara kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat terus meningkat setiap tahun.

Ia menilai obligasi dan sukuk daerah dapat menjadi solusi pembiayaan alternatif yang mampu mempercepat pembangunan daerah.

“Ketika kita berbicara tentang masa depan pembangunan daerah, kita berbicara bagaimana daerah harus lebih berani, lebih maju, lebih mandiri, dan lebih inovatif,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa Lampung memiliki potensi ekonomi yang cukup besar dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp520 triliun pada 2025.

Meski demikian, kapasitas fiskal daerah masih rendah karena pendapatan asli daerah belum mampu mengimbangi besarnya aktivitas ekonomi yang berlangsung.

“Dari Rp520 triliun perputaran ekonomi itu, yang menjadi pendapatan asli daerah hanya sekitar Rp4 triliun. Bahkan yang benar-benar berasal dari pajak dan retribusi jauh lebih kecil,” ujarnya.

Gubernur menilai kondisi tersebut menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah dalam memenuhi ekspektasi pelayanan masyarakat yang terus meningkat.

Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mulai memikirkan berbagai inovasi pembiayaan agar pembangunan tetap berjalan.

Ia juga menekankan pemerintah daerah perlu mengambil peran dalam sektor-sektor strategis yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

“Pembangunan kuncinya adalah kemandirian. Maka proyek-proyek seperti ini akan membuat daerah lebih mandiri, lebih berdaulat, dan lebih mampu melayani masyarakat,” ujarnya.