Jakarta (Lampost.co) — Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKB, Abdullah, menegaskan pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri harus dengan keseriusan. Menurutnya, tim tersebut tidak boleh sekadar menjadi sarana pencitraan, melainkan momentum penting untuk melakukan perbaikan nyata dalam tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Poin Penting:
-
Reformasi Polri tidak boleh berhenti di pencitraan.
-
Publik harus dilibatkan untuk memperkuat legitimasi.
-
Fokus reformasi meliputi pelayanan, penegakan hukum, dan profesionalitas aparat.
Harapan Besar Masyarakat
Abdullah menilai masyarakat saat ini menaruh harapan besar terhadap komitmen reformasi Polri. Karena itu, Tim Transformasi Polri wajib bekerja profesional, transparan, serta mengedepankan kepentingan publik.
“Tim Reformasi Polri tidak boleh sebatas kosmetik kelembagaan atau pencitraan. Yang dibutuhkan adalah perubahan nyata,” ujar Abdullah dalam keterangannya, Rabu, 24 September 2025.
Baca juga: Tim Transformasi Polri Harus Sentuh Sikap dan Transparansi Institusi
Tantangan Polri Pulihkan Kepercayaan Publik
Abdullah juga mengingatkan Polri tengah menghadapi tantangan berat untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Ia menyoroti kasus pelanggaran etik, penyalahgunaan wewenang, hingga perilaku aparat yang tidak profesional. Menurutnya, persoalan tersebut harus menjadi prioritas kerja tim reformasi.
“Tuntutan bagi Polri adalah membangun kembali kepercayaan publik melalui tindakan nyata, bukan hanya janji,” ujarnya.
Peran Penting Partisipasi Publik
Legislator PKB itu juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses reformasi Polri. Menurutnya, melibatkan akademisi, pakar hukum, organisasi masyarakat sipil, tokoh agama, hingga mahasiswa akan memperkuat legitimasi tim.
“Undanglah masyarakat sipil untuk memberi masukan. Reformasi Polri harus jadi gerakan bersama, bukan hanya agenda internal kepolisian,” kata Abdullah.
Partisipasi publik, katanya, akan membantu Polri memahami kebutuhan dan ekspektasi nyata masyarakat. Jika mengakomodasi masukan tersebut, arah reformasi akan lebih sesuai dengan harapan publik, bukan hanya kepentingan institusional.
Hasil Nyata
Abdullah juga mengingatkan agar hasil kerja Tim Transformasi Reformasi Polri tidak berhenti sebatas rekomendasi. Implementasi nyata berupa kebijakan, prosedur baru, dan segera melakukan perubahan budaya kerja.
“Kami ingin masyarakat langsung merasakan hasil reformasi yang Polri lakukan. Mulai dari pelayanan yang humanis, penegakan hukum adil, hingga peningkatan profesionalitas aparat,” katanya
