Aceh (Lampost.co)—- Muzakarah Ulama Aceh 2025 yang terpusat di halaman Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh. Pihaknya meminta Presiden Prabowo Subianto menetapkan bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh. Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai Darurat Bencana Nasional.
“Muzakarah Ulama Aceh menghasilkan sejumlah rekomendasi penting terkait penanganan bencana, yakni penetapan bencana nasional. Serta penguatan peran masjid sebagai pemersatu umat,” kata Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk H Faisal Ali, di Banda Aceh, Senin,15 Desember 2025.
Ia menjelaskan, muzakarah tersebut juga merangkai dengan samadiah dan doa bersama. Hal ini untuk korban bencana banjir dan tanah longsor di Aceh yang dipusatkan di halaman Masjid Raya Baiturrahman pada Minggu.
Baca juga: Warga Gayo Apresiasi Pemulihan Pascabanjir Aceh
Percepat Penanganan Bencana
Ia menjelaskan penetapan tersebut pihaknya nilai penting untuk mempercepat penanganan korban. Pemulihan infrastruktur, serta membuka akses bantuan kemanusiaan internasional secara terkoordinasi dan akuntabel.
Para ulama di Aceh juga sepakat meminta Gubernur Aceh, H Muzakir Manaf (Mualem), bersama bupati dan wali kota se-Aceh agar menyusun peta jalan pembangunan Aceh pascabencana yang terintegrasi.
Berorientasi pada mitigasi bencana, pemulihan lingkungan, penguatan ekonomi masyarakat. Serta perlindungan lembaga pendidikan dan rumah ibadah.
Para ulama juga turut meminta pemerintah daerah untuk merevisi anggaran guna menyesuaikan kebutuhan penanganan banjir dan longsor.
Ulama Aceh juga meminta Pemerintah Pusat untuk memberikan perhatian serius melalui dukungan anggaran serta langkah strategis jangka pendek. Jangka panjang secara objektif dan proporsional sesuai tingkat kedaruratan.
Dalam rekomendasi lainnya, ulama menekankan pentingnya transparansi dan amanah dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan. Serta penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan yang berkontribusi terhadap terjadinya bencana.
Perkuat Solidaritas Sosial
Masyarakat Aceh juga mengimbau memperkuat solidaritas sosial, menjaga etika bermedia dan bersosial di tengah musibah. Serta menghindari fitnah dan provokasi.
Sebagai bagian dari ikhtiar spiritual, para ulama mengajak seluruh masyarakat untuk menghidupkan masjid. Baik di wilayah terdampak maupun tidak terdampak bencana.
Melalui doa bersama, ibadah, serta kegiatan sosial-keagamaan guna menguatkan ketahanan spiritual masyarakat Aceh.
Ketua MPU Aceh menambahkan rekomendasi tersebut datang dari berbagai tokoh masyarakat.
Khususnya tokoh intelektual dan kalangan non-politik, agar MPU Aceh menghimpun para ulama untuk bersama-sama menyuarakan sikap terkait dengan penanganan bencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah Aceh.
Ia mengatakan para tokoh berharap ulama dapat bersatu memberikan masukan dan dorongan kepada Pemerintah Pusat. Terutama agar lebih serius dan cepat dalam merespons bencana yang terus terjadi di berbagai daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Abu Sibreh menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Aceh serta para kepala daerah yang dinilai telah bekerja keras membantu masyarakat terdampak bencana.
“Penyerahan kepada Pemerintah Pusat bukan berarti putus asa atau tidak bekerja. Itu adalah bentuk pengakuan bahwa dalam kondisi tertentu, bencana yang begitu besar tidak mampu ditangani sendiri oleh daerah. Sehingga membutuhkan kehadiran dan bantuan dari pemerintah pusat,” kata Abu Sibreh.
