Bandar Lampung (Lampost.co) — Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung siap memberikan solusi terkait persoalan pelayanan administrasi kependudukan. Hal tersebut tersampaikan dalam debat publik, Senin Malam, 28 Oktober 2024.
Pasangan calon nomor urut 1, Reihana dan Aryodhia Febriansyah berencana merubah bentuk dan kantor Disdukcapil Kota Bandar Lampung. Itu jika terpilih sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung. Agar masyarakat nyaman ketika mengurus administrasi kependudukan.
Hal tersebut menjawab pertanyaan dari moderator debat, terkait pelayanan. Apalagi berdasarkan data dari Ombudsman Provinsi Lampung. Data itu menilai Disdukcapil masih lambat dalam mengupayakan administrasi kependudukan, khususnya Elektronik KTP. Belum lagi dengan suasana kantor pelayanan yang kurang nyaman bagi pemohon.
Baca Juga :
https://lampost.co/lamban-pilkada/tuntaskan-kemiskinan-eva-janjikan-kemudahan-usaha/
Kemudian menurut Reihana memang warga Kota Tapis Berseri tidak terpungut biaya dalam membuat E-KTP. Namun Reihana menyebut masih ada warga yang kesulitan mendapatkan E KTP. “Kita harus melihat apa saja hal yang menyebabkan masyarakat sulit mendapatkan KTP,” kata Reihana.
Selanjutnya, Reihana menyebutkan dalam membuat program. Kedepannya harus lebih teliti agar masyarakat nantinya mudah mendapatkan pelayanan.
Kemudian Aryodhia mengatakan, agar pelayanan administrasi kependudukan lebih lebih baik. Harus ada pelatihan digitalisasi dan pelayanan yang lebih cepat. Hal itu agar masyarakat mudah mengurus administrasi kependudukan.
Eva Dwiana
Sementara itu, Calon Walikota Bandar Lampung nomor urut 2, Eva Dwiana menanggapi jawaban dari paslon 1. Eva menyebut Pemerintah Kota berhati-hati dalam penanganan administrasi kependudukan. Karena banyak bukan warga Kota ingin masuk mau kedalam Kota Bandar Lampung.
Kemudian Eva menyebut, sebagai petahana setiap hari berkeliling dan memantau pelayanan Disdukcapil. Menurutnya, jika memang ada keterlambatan, karena tidak adanya mode atau blanko E-KTP.
“Setelah kami berikan informasi kepada pusat. Kami langsung memberikan pelayanan capil. Bahkan kami ada pelayanan mengantarkan KTP yang sudah jadi. Yang memang tidak datang, seperti ada warga disabilitas dan sakit. Jika keterlambatan karena ketidak sengajaan dari kami. Kami mohon maaf. Ke depan, kami akan meningkatkan pelayanan lebih baik. Karena pemerintah pusat memberikan pelayanan elektronik lebih banyak lagi. Kami meminta pencetakan E-KTP lebih banyak lagi,” katanya.
