Bandar Lampung (Lampost.co) – Rampungnya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan menandai babak baru ketahanan energi nasional. Produksi BBM dalam negeri kini mencapai standar Euro 5. Para pakar menilai Indonesia tidak lagi perlu bergantung pada impor bahan bakar.
Pakar Energi Institut Teknologi Sumatera, Rishal Asri, menyebut RDMP Balikpapan meningkatkan kapasitas sekaligus kualitas kilang nasional. Ia menilai hasil produksi kilang sudah layak masuk pasar ritel energi.
“BBM dari RDMP Balikpapan memenuhi standar Euro 5. Kualitas pembakaran dan emisi sangat baik,” ujar Rishal dalam diskusi swasembada energi di Bandar Lampung, Jumat (23/1/2026).
Rishal menilai SPBU swasta tidak memiliki alasan teknis untuk menolak BBM produksi nasional. Pasokan dalam negeri kini mampu memenuhi kebutuhan nasional secara bertahap.
Menurutnya, persoalan BBM selama ini bukan pada produksi. Masalah utama terletak pada distribusi dan pemanfaatan pasokan nasional.
“Kalau pasokan sudah tersedia, semua pelaku usaha energi perlu menyerapnya. Ini bagian dari konsolidasi ketahanan energi,” katanya.
RDMP Balikpapan juga meningkatkan tingkat kemandirian energi Indonesia. Rishal memperkirakan kemandirian energi bisa mendekati 80 persen hingga 85 persen.
Dengan kemandirian yang meningkat, Indonesia memiliki bantalan kuat menghadapi gejolak harga minyak global. Ketergantungan impor bisa ditekan secara berkelanjutan.
Pakar Ekonomi Universitas Lampung, Tiara Nirmala, menilai penyerapan BBM domestik membawa dampak positif besar. Ia menyebut langkah ini memperbaiki struktur fiskal negara.
“Jika produksi nasional sudah mampu, penyerapan dalam negeri menjadi pilihan paling rasional,” ujar Tiara.
Menurut Tiara, impor BBM selama ini memberi tekanan besar terhadap APBN dan neraca perdagangan. Setiap impor menguras devisa dan meningkatkan risiko fiskal.
Pengurangan impor BBM akan menghemat belanja negara. Pemerintah bisa mengalihkan anggaran ke sektor produktif. “Dana impor bisa dialihkan ke infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan,” katanya.
Tiara juga menilai kebijakan ini berdampak positif pada nilai tukar rupiah. Impor BBM selama ini dibayar dengan dolar Amerika Serikat. “Semakin kecil impor BBM, semakin ringan tekanan terhadap rupiah,” ujarnya.
Ia menambahkan, penyerapan BBM RDMP Balikpapan menciptakan efek berganda. Aktivitas industri energi meningkat dan lapangan kerja bertambah.
“Multiplier effect dari industri energi sangat besar. Dampaknya terasa ke sektor lain,” katanya.
Pakar Pemerintahan dan Kebijakan Publik Universitas Lampung, Robi Cahyadi Kurniawan, menilai kebijakan penyerapan BBM nasional harus konsisten. Ia menyebut kebijakan energi tidak bisa setengah-setengah. “Produksi nasional harus dioptimalkan untuk kepentingan nasional,” ujar Robi.
Menurut Robi, mendorong SPBU swasta menyerap BBM domestik merupakan strategi kedaulatan energi. Namun kebijakan harus transparan dan berkeadilan.
Ia menekankan pentingnya pengawasan dan kejelasan aturan. Konsistensi implementasi menjadi kunci keberhasilan kebijakan energi. “Jika aturan jelas dan diawasi, ketahanan energi dan ekonomi akan semakin kuat,” katanya.
Para pakar sepakat RDMP Balikpapan membawa Indonesia ke fase baru pengelolaan energi. Produksi BBM berkualitas tinggi memberi ruang kebijakan lebih mandiri.
Penyerapan BBM dalam negeri oleh SPBU swasta dinilai strategis. Langkah ini menekan impor, menjaga APBN, dan memperkuat ekonomi nasional.
Dengan tata kelola yang konsisten, RDMP Balikpapan berpotensi menjadi fondasi swasembada energi. Indonesia dinilai lebih siap menghadapi ketidakpastian global.
