Jakarta (Lampost.co) — Lonjakan harga plastik kini menjadi ancaman serius bagi dunia usaha di Indonesia. Kenaikan itu akibat konflik geopolitik di Timur Tengah yang mengganggu pasokan bahan baku global. Pelaku industri mulai merasakan tekanan berat. Bahkan, potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai muncul jika situasi tidak segera membaik.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Shinta Kamdani, menyebut sektor yang paling terdampak adalah industri berbasis kemasan. Industri tersebut meliputi makanan dan minuman, Fast-Moving Consumer Goods (FMCG), farmasi, logistik, hingga ritel.
Shinta mengungkapkan harga bahan baku plastik kini melampaui pola kenaikan normal. Bahkan, dalam beberapa kasus, kenaikan mencapai lebih dari 100 persen.
Kondisi itu langsung menghantam struktur biaya produksi. Plastik sendiri bisa menyumbang 20 hingga 40 persen biaya produksi.
Pada produk tertentu, kontribusinya bahkan menembus 50 hingga 80 persen. “Mengingat komponen plastik dapat mencapai 20-40 persen dari cost of goods. Lonjakan itu mendorong kenaikan biaya produksi secara keseluruhan,” ujarnya.
Pelaku usaha kini berada dalam dilema. Mereka harus menjaga harga tetap terjangkau, namun biaya terus meningkat.
UMKM Paling Terpukul, Risiko PHK Mulai Nyata
Tekanan paling berat UMKM dan industri rasakan dengan margin tipis. Kenaikan biaya mulai menggerus keuntungan dan mengancam kelangsungan usaha.
Jika kondisi itu berlanjut, dampaknya bisa meluas ke sektor tenaga kerja. “Jika tekanan biaya berlanjut, risiko terhadap tenaga kerja menjadi nyata,” kata Shinta.
Pada tahap awal, perusahaan melakukan efisiensi operasional. Langkah tersebut meliputi pengurangan lembur, penyesuaian jam kerja, hingga penundaan ekspansi. Namun, jika tekanan terus meningkat, PHK menjadi opsi yang sulit dihindari.
Efek Domino: Daya Beli dan Ekonomi Ikut Tertekan
Kenaikan harga plastik tidak hanya berdampak pada industri. Efeknya merambat ke daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional.
Harga produk berpotensi naik karena biaya produksi meningkat. Konsumen akhirnya menanggung beban tambahan tersebut. Kondisi itu bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Pelaku usaha meminta pemerintah segera mengambil langkah strategis. Fokus utama adalah menjaga pasokan bahan baku dan energi tetap stabil. Selain itu, akses bahan baku harus diperluas agar tidak terjadi kelangkaan.
Shinta juga menyarankan pemerintah meniru kebijakan negara lain seperti Thailand. Negara tersebut berhasil menjaga stabilitas harga plastik melalui intervensi pasar. Pengawasan rantai pasok juga perlu diperketat. Tujuannya untuk mencegah spekulasi dan distorsi harga.
Selain solusi jangka pendek, pemerintah juga perlu mempercepat ekonomi sirkular. Kebijakan itu mencakup penggunaan bahan daur ulang dalam kemasan secara bertahap.
Insentif juga kepada pelaku usaha yang menggunakan material ramah lingkungan. Langkah itu tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga mengurangi ketergantungan impor bahan baku plastik.
Pemerintah Cari Sumber Impor Baru di Luar Timur Tengah
Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah tengah mencari alternatif pasokan bahan baku plastik. Selama ini, Indonesia bergantung pada Timur Tengah untuk impor nafta. Namun, konflik membuat distribusi terganggu.
Pemerintah kini menjajaki impor dari India, Amerika Serikat, dan wilayah Afrika. “Mudah-mudahan harga plastik bisa turun bulan ini,” ujar Budi.
Namun, proses impor masih menghadapi kendala. Mulai dari ketersediaan stok hingga hambatan pengiriman akibat konflik global.
Indonesia juga harus bersaing dengan negara lain dalam mendapatkan bahan baku. Beberapa negara pesaing antara lain Taiwan, Korea Selatan, Vietnam, Singapura, dan Thailand. Persaingan itu membuat harga bahan baku semakin sulit dikendalikan.
