Bandar Lampung (Lampost.co) — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung mencatat hingga 3 Juli 2025., pihaknya berhasil peroleh realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,2 triliun melalui sektor pajak.
Hal itu tersampaikan oleh Kepala Bapenda Provinsi Lampung, Slamet Riyadi. Ia mengatakan realisasi PAD tersebut berhasil terperoleh dengan capaian 41,36 persen dari target yang tertetapkan yakni sebesar Rp2,9 triliun.
“PAD tersebut meliputi realisasi pendapatan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) mencapai Rp346 miliar atau 48,09 persen. Kemudian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp182 miliar atau 35,78 persen,” kata dia, Selasa, 8 Juli 2025.
Selanjutnya Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp406 miliar atau 43,28 persen. Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp3,8 miliar atau 48,02 persen. Pajak Rokok Rp267 miliar atau 36,16 persen.
“Selanjutnya untuk Pajak Alat Berat tercapai Rp307 juta atau 30,74 persen. Lalu terakhir untuk opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) mencapai Rp473 juta atau 23,10 persen,” katanya.
Tak hanya dari sejumlah pajak tersebut. Pihaknya juga saat ini mendapatkan pendapatan melalui program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang telah mulai sejak Mei hingga Juli 2025.
Menurutnya, selama program pemutihan berlangsung. Masyarakat yang melakukan pembayaran pajak kendaraan setiap harinya mengalami peningkatan hingga 40 persen.
“Selama program pemutihan ada peningkatan masyarakat yang membayar pajak hingga 40 persen per harinya. Artinya program pemutihan ini sangat membantu dalam peningkatan PAD,” katanya.
Target
Terpisah, Kabid Pajak Bapenda Provinsi Lampung, Intania Purnama, mengatakan. Pemprov Lampung menargetkan adanya capaian realisasi yang maksimal. Khususnya bagi perusahaan yang memiliki kendaraan agar bisa membayarkan kendaraannya.
Adapun upaya masif pihaknya untuk perusahaan yang menunggak pajak kendaraan yakni dengan melakukan pendekatan persuasif.
“Sebelumnya peringatan hanya melalui baliho, jadi tidak ada pendekatan langsung ke perusahaan. Sekarang lebih persuasif jadi bisa mendekati dan mengajak mereka mendukung pendapatan asli daerah Provinsi Lampung,” jelasnya.
Kemudian ia tegaskan, pihaknya tidak menjatuhkan dan tidak memojokkan perusahaan yang tak membayar pajak. Namun pihaknya mendorong agar perusahaan mau dan bergerak untuk bayar pajak.
“Jadi kita terus mendorong serta mengajak perusahaan khususnya untuk bisa secara aktif bayarkan pajaknya. Dan bisa memberikan kontribusi nyata melalui pendapatan daerah,” katanya.
Kemudian Bapenda Lampung juga telah menandatangani sejumlah perusahaan yang menjadi wajib pajak. Terbaru tim Bapenda berkunjung kepada PT. Sugar Group Company, PT. Bukit Asam, PT. Nestle, PT. Sungai Budi Group.
