Bandar Lampung (Lampost.co) — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memperkuat manajemen data kemiskinan ekstrem melalui Project Management Office (PMO). Langkah ini untuk mencapai target nasional kemiskinan ekstrem nol persen tahun 2027.
Hal itu tersampaikan oleh Sekretaris Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan. Ia mengatakan, PMO harapannya memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data melalui sistem integrasi lintas sektor.
“Sistem integrasi lintas sektor krusial dalam memastikan setiap bantuan benar menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan,” ujarnya, Senin, 14 Juli 2025.
Kemudian PMO Data Kemiskinan Ekstrem terbentuk sebagai instrumen utama dalam penyusunan peta kemiskinan dan peta kelompok rentan yang akurat. Serta menyelaraskan program penanggulangan kemiskinan secara lebih terintegrasi lintas sektor.
“PMO juga akan menjadi penghubung antara data, kebijakan, dan pelaksanaan program bantuan sosial secara konkret di lapangan,” katanya.
Selanjutnya Marindo menambahkan, data yang terhimpun tim tersebut tidak hanya mencakup identifikasi jumlah penduduk miskin ekstrem. Tetapi juga pemetaan wilayah kantong kemiskinan, faktor penyebab, hingga penelusuran efektivitas program bantuan yang telah berjalan.
“Data yang terkumpul akan terolah secara cermat oleh BPS. Pemprov akan menyasar spesifik soal siapa saja masyarakat yang mengalami kemiskinan ekstrem hingga identifikasi lainnya,” katanya.
Konsolidasi
Sementara Anggota Tim Kajian Percepatan Pembangunan Pemprov Lampung, Mahir Bayasut menuturkan. Konsolidasi data merupakan instrumen utama dalam menata ulang seluruh sistem distribusi bantuan sosial.
“Kami ingin menarik seluruh total bantuan, baik perorangan, lembaga sosial, CSR perusahaan, maupun dinas. Semua akan terdata agar distribusinya tidak tumpang tindih dan sesuai lokasi yang paling membutuhkan,” katanya.
Nantinya, data bantuan akan tersesuaikan dengan data kebutuhan perorangan, kondisi lingkungan. Kemudian akan tersinkronkan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Melalui program ini, berbagai program sosial akan terintegrasi, penyusunan rencana terlakukan berbasis bukti. Serta mengukur dampak lebih transparan.
“Ini bukan hanya mempercepat penanggulangan kemiskinan ekstrem, tapi juga meningkatkan efektivitas anggaran,” katanya.
