Kegiatan ini merupakan kerja sama antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dengan program Wajib Halal Oktober (WHO) 2024.
Baca Juga: Desa Klawi Dapat Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023 Kemenparekraf RI
Di Lampung, sosialisasi tersebut pusatnya berada di lokasi wisata Kali Bronjong, Desa Cipadan, Kecamatan Way Lima, Pesawaran.
Sosialisasi ini melibatkan 10 pelaku usaha di setiap desa wisata, di dampingi oleh kelompok sadar wisata (Pokdarwis) Perangkat desa, dan P3H setempat.
Ketua Satgas Halal Provinsi Lampung Marwansyah mengatakan bahwa Lampung bertekad untuk mempertahankan peringkat 4 besar nasional dalam program sertifikasi halal BPJPH dan memenuhi target Oktober 2024.
“Desa wisata kali bronjong Cipadan Pesawaran ini cukup menarik karena merupakan kerjasama PTPN 7 dan aparatur desa Cipadan Way Lima Pesawaran. Di temoat ini sebagai sarana wisata air, outbound dan lokasi perkemahan,”ujar Marwansyah, Sabtu, 4 Mei, 2024.
Sertifikat Halal
Oleh sebab itu, kata dia, kali bronjong Cipandan menjadi tujuan masyarakat Lampung. Di sana terdapat ada 87 pelaku usaha yang berkegiatan di tempat tersebut.
Sementara itu, 54 pelaku telah mengantongi sertifikat halal, sedangkan sisanya dalam proses penerbitan oleh BPJPH.
Kepala Badan BPJPH Muhammad Aqil Irham menjelaskan bahwa sosialisasi WHO-2024 di 3.000 Desa Wisata ini melibatkan berbagai pihak.
Mulai dari BPJPH dan Kemenparekraf, Satgas Layanan JPH Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dinas Pariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota. Juga Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Pengelola Desa Wisata atau Kepala Desa.
Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Pendamping Proses Produk Halal (P3H), Auditor Halal, dan sebagainya.
Irham memastikan sinergi akselerasi sertifikasi halal dengan Kemenparekraf dan pihak lintas terkait niscaya berjalan.
Sesuai amanat UU Nomor 33 Tahun 2014 dan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU.
JPH memiliki cakupan yang sangat luas dan melibatkan banyak pemangku kepentingan.
