Bandar Lampung (Lampost.co) — Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung memprakirakan bahwa inflasi di Provinsi Lampung akan tetap terjaga pada rentang sasaran inflasi 2,5±1% (yoy) pada akhir tahun 2026. Namun perlu mewaspadai core inflation yang berpotensi terjadi.
Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Direktur, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Achmad P. Subarkah. Beberapa risiko perlu kita waspadai dan mitigasi dari Inflasi Inti (Core Inflation) berupa peningkatan permintaan agregat sebagai dampak dari penyesuaian UMP.
Ini yang direalisasikan secara bertahap pada sepanjang tahun dan meningkatnya mobilitas masyarakat pada momentum Ramadan dan HBKN Idulfitri 1447 H.
“Kemudian berlanjutnya kenaikan harga emas dunia seiring masih tingginya ketidakpastian geopolitik dan sentimen kebijakan ekonomi Amerika Serikat,” katanya.
Baca Juga:
Jaga Stabilitas Harga dan Keberlanjutan Ekonomi
Selanjutnya dari sisi inflasi bahan makanan bergejolak (Volatile Food). Peningkatan curah hujan dan risiko banjir lokal berpotensi menghambat realisasi panen padi serta distribusi pangan. Ini sejalan dengan analisis BMKG dan beberapa Pusat Iklim Dunia yang memprediksi berlanjutnya La Nina lemah hingga awal tahun 2026.
Lalu potensi peningkatan harga komoditas pangan strategis pada periode high season Ramadan dan HBKN Idulfitri 1447 H. Potensi gangguan pasokan dan distribusi komoditas pangan ke Provinsi Lampung sebagai dampak meningkatnya frekuensi kejadian bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah Sumatera. Ini juga yang berisiko menghambat kelancaran arus logistik antarwilayah.
Kemudian ada beberapa risiko dari inflasi harga yang diatur pemerintah (Administered Price) yang perlu dicermati.
Pertama, kenaikan harga minyak dunia dipicu potensi gangguan pasokan global sejalan dengan berlanjutnya tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah. Kedua, normalisasi tarif angkutan darat dan laut setelah berakhirnya diskon tarif angkutan. Serta insentif PPN DTP untuk angkutan udara pada periode HBKN.
“Meninjau perkembangan inflasi bulan berjalan dan mempertimbangkan risiko inflasi ke depan. Bank Indonesia dan TPID Provinsi Lampung akan terus melanjutkan upaya menjaga stabilitas harga melalui strategi 4K,” katanya.
Strategi 4K
Keterjangkauan Harga
– Melakukan operasi pasar beras/SPHP secara terarah dan targeted.
– Melakukan monitoring harga dan pasokan, khususnya pada komoditas yang berisiko mengalami kenaikan harga pada Januari, utamanya komoditas hortikultura, daging sapi, serta daging dan telur ayam ras.
Ketersediaan Pasokan
– Perluasan implementasi toko pengendalian inflasi di seluruh wilayah IHK/Non-IHK.
– Penguatan kerja sama antar daerah (KAD) antar-Provinsi maupun intra-Provinsi untuk komoditas defisit dan berisiko defisit dengan sentra produksi.
– Penguatan koordinasi antar OPD terkait untuk mempercepat realisasi pelaksanaan program swasembada pangan di Provinsi Lampung, utamanya melalui optimalisasi lahan, penggunaan varietas unggul, dan bantuan alsintan. Serta memastikan kelancaran pendistribusian pupuk bersubsidi secara tepat guna dan tepat sasaran.
– Penguatan data pasokan dalam rangka memperkuat monitoring ketersediaan pasokan.
Kelancaran Distribusi
– Memastikan kecukupan kapasitas dan jumlah moda transportasi untuk menjaga kelancaran lalu lintas angkutan barang dan manusia.
– Penguatan kapasitas transportasi dengan penambahan volume penerbangan Lampung – Jakarta dan reaktivasi rute penerbangan Lampung – Bali dan Lampung – Jogja.
– Melanjutkan upaya perbaikan jalan kabupaten/kota dan pedesaan yang dilalui oleh angkutan barang bahan pangan.
– Memastikan keberlanjutan dan penguatan implementasi Mobil TOP (Transportasi Operasi Pasar) dalam menjaga kelancaran operasi pasar.
– Bekerja sama dengan OPD dan Bulog dalam pemberian dukungan Subsidi Ongkos Angkut (SOA).
Komunikasi Efektif
– Melakukan rapat koordinasi rutin TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka menjaga awareness terkait dinamika harga dan pasokan terkini.
– Memperkuat sinergi komunikasi dalam rangka menjaga ekspektasi positif terhadap prospek perkembangan harga dan kecukupan pasokan.
– Penguatan sistem informasi neraca pangan melalui integrasi data pangan terkini dan berkualitas untuk mendukung pengambilan kebijakan pengendalian harga yang tepat.
– Pemanfaatan media digital untuk penyampaian informasi terkini inflasi di Provinsi Lampung.
