Bandar Lampung (Lampost.co): Eks Bupati Lampung Selatan (Lamsel) Zainudin Hasan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) kedua. Hal itu terkait kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Lampung Selatan.
Sebelumnya, terpidana Zainudin Hasan mendapat vonis 12 tahun penjara dan membayar uang pengganti (UP) Rp66,7 miliar.
Kuasa Hukum Zainudin Hasan Ahmad Handoko menjelaskan pihaknya mengajukan PK terkait sitaan aset. Pihaknya meminta untuk pelelangan dan penghitungan kembali kerugian negara.
“Materi PK pertama ada sebagian aset yang harusnya ada pengurangan beban uang pengganti. Tetapi dalam amar putusan petitumnya tidak ada,”katanya, Rabu, 21 Agustus 2024.
Pasalnya, kekeliruan putusan majelis hakim tersebut membuat pelelangan aset Zainudin Hasan terkendala. Atas dasar tersebut, kuasa hukum mengajukan upaya hukum PK kedua.
“Jadi, ini tidak ada kaitannya dengan materi pokok perkara mengenai terbukti atau tidaknya unsur,”ujarnya.
Untuk menguatkan PK pada sidang berikutnya, pihaknya akan mengajukan bukti baru berupa putusan-putusan yang bertentangan. Ada perkara lain yang pada intinya putusan itu harus ada pengurangan dengan UP.
“PK pertama ada penolakan. Harapan di PK kedua ini supaya putusan pengadilan bisa berjalan. Tidak terjadi perdebatan antara jaksa selaku eksekutor dengan terpidana. Maka, amar putusannya harus jelas. Apa yang ada dalam pertimbangan hukum itu masuk dalam amar putusan,”katanya.
Sementara itu Penyidik KPK Yogi Pratomo mengatakan akan melihat isi memori PK terpidana Zainudin Hasan terlebih dahulu sebelum memberikan jawaban.
“Kami pelajari dahulu memori PK-nya baru akan memikirkan Jawaban,” ujarnya.
Dalam sidang perdana tersebut hanya menghadirkan kuasa hukum Zainudin dan jaksa KPK. Untuk terpidana Zainudin hadir melalui via daring.
