Bandar Lampung (Lampost.co) — Wacana perluasan wilayah Kota Bandar Lampung kembali mengemuka.
Setelah sembilan desa Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, secara terbuka menyatakan persetujuan untuk bergabung ke wilayah batas administrasi ibu kota provinsi.
Menariknya, desa-desa yang menyatakan sikap tersebut justru berlokasi relatif jauh dari pusat Kota Bandar Lampung.
Kondisi tersebut berbeda dengan kajian awal Pemerintah Kota Bandar Lampung yang sebelumnya memfokuskan rencana perluasan wilayah pada empat desa.
Secara geografis berbatasan langsung dengan kota, yaitu Jatimulyo, Way Hui, Sabah Balau, dan Kota Baru.
Namun hingga saat ini, keempat desa kawasan perbatasan tersebut belum menyampaikan persetujuan resmi untuk bergabung ke wilayah Kota Bandar Lampung.
Menanggapi dinamika tersebut, Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung, Darmawan Purba, menilai wacana penggabungan tersebut bukan isu baru.
Baca juga : Delapan Desa di Kecamatan Jati Agung Masuk Kota Bandar Lampung
Menurut Darmawan, meluasnya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat ke wilayah pinggiran menuntut penyesuaian tata kelola wilayah sebagai sebuah keniscayaan.
“Penggabungan wilayah tidak boleh hanya dipahami sebagai perubahan garis batas administrasi,” ujar Darmawan saat wawancara, Senin, 2 Februari 2026.
“melainkan sebagai upaya membagi beban pembangunan dan pelayanan publik secara lebih adil,” tambah dia.
Darmawan menjelaskan Lampung Selatan dapat mengurangi beban pelayanan pada kawasan karena terintegrasi dengan Kota Bandar Lampung melalui penggabungan wilayah.
Pemanfaatan perluasan
Sementara itu, Kota Bandar Lampung dapat memanfaatkan perluasan wilayah sebagai solusi jangka menengah atas keterbatasan lahan, tekanan lingkungan, serta minimnya ruang terbuka hijau.
Dalam konteks desa-desa seperti Jatimulyo, Pajar Baru, Sabah Balau, dan Way Hui, Darmawan memandang isu penggabungan sebagai upaya mencari bentuk tata kelola wilayah yang lebih efektif.
Selain itu juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Secara empiris, aktivitas harian masyarakat wilayah tersebut sudah lama bergantung pada sistem Kota Bandar Lampung, mulai dari bekerja, sekolah, layanan kesehatan, hingga aktivitas ekonomi yang sebagian besar berorientasi ke kota,” jelasnya.
