Jakarta (Lampost.co) – Komisi II DPR RI menaksir perkiraan biaya yang tergelontorkan untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) sejumlah daerah capai Rp1 triliun. PSU itu dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah 2024
“Tadi saya hitung kasar saja itu bisa mencapai Rp900 (miliar) sampai Rp1 triliun.” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf usai memimpin rapat kerja dengan lembaga penyelenggara pemilu. dan pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Februari 2025.
Kemudian jumlah biaya tersebut berasal dari kebutuhan anggaran yang tersampaikan lembaga penyelenggara pemilu. Itu untuk menggelar PSU hingga anggaran aparat keamanan untuk menjalankan fungsi pengamanan.
“KPU menyampaikan (butuh anggaran) kurang lebih Rp.486 miliar sekian. Bawaslu kurang lebih sekitar Rp.215 (miliar), tambah kalau ada pilkada ulangnya kurang lebih Rp.250 (miliar) lah. Belum TNI dan Polri jika harus melakukan fungsi pengamanan,” ujarnya.
Selanjutnya Dede mengatakan besaran kebutuhan anggaran untuk menggelar PSU itu terbebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Dan dapat pula terdukung oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dari pemerintah pusat.
“Sisanya ya mungkin pemerintah pusat sesuai dengan amanat undang-undang. Bahwa jika pemerintah daerah tidak sanggup maka pemerintah pusat dapat (mendukung pembiayaan PSU). Nah, konotasi ‘dapat’ ini yang kita mesti dudukkan bersama-sama,” ucapnya.
Dede menimpali, “Pemerintah harus siap, mau tidak mau harus siap melaksanakan PSU.”
Lalu ia menambahkan Komisi II DPR memberikan waktu kepada pemerintah. Untuk menyimulasikan kepastian mekanisme pembiayaan PSU menggunakan APBD dan APBN. Itu dalam kurun waktu 10 hari kerja terhitung sejak rapat Komisi II DPR pada Kamis hari ini.
“Kami memberikan tenggat waktu 10 hari kepada pemerintah untuk segera menyampaikan nanti kepada DPR. Apa yang bisa tersiapkan oleh daerah dan apa yang bisa tersiapkan oleh pemerintah pusat,” katanya.
KPU – Bawaslu
Sebelumnya pada rapat kerja itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin mengungkapkan. Pemungutan suara ulang itu dampak dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah 2024. Pihaknya membutuhkan anggaran Rp486.383.829.417.
Kemudian ia menjelaskan ada sebanyak 26 daerah yang gugatannya terkabulkan MK dan 24 daerah harus menggelar PSU. Namun, dari seluruh daerah tersebut, ada sebagian yang tidak membutuhkan anggaran tambahan. Karena ketersediaan anggaran masih cukup.
“Sebanyak enam satuan kerja KPU tidak memerlukan tambahan anggaran. Karena masih terdapat sisa NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) Pilkada 2024,” kata Afifuddin.
Sementara Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan. PSU Pilkada 2024 sejumlah daerah imbas putusan MK memerlukan dukungan anggaran. Terlebih dari pemerintah pusat guna mengantisipasi APBD yang terbatas.
“Keterbatasan APBD pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mengakibatkan tidak dapat terpenuhinya anggaran. Itu untuk kegiatan pengawasan PSU. Sehingga perlu dukungan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan,” kata Bagja.
