Bandar Lampung (Lampost.co) – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal akan meresmikan Program Kelas Migran Vokasi, Senin, 28 Juli 2025 mendatang.
Peresmian itu sekaligus penandatanganan kerjasama atau MoU dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) tentang pelaksanaan Kelas Migran Vokasi.
Terkait pelaksanaan itu, sekolah juga sudah melakukan sosialisasi kepada peserta didik untuk menjaring minat siswa. Kepala SMKN 4 Bandar Lampung, Dewi Ningsih mengungkapkan, sosialisasi telah terlaksanakan kepada seluruh peserta didik khususnya kelas 12.
Kemudian menurutnya program tersebut mendapatkan respon positif dari peserta didik. Bahkan menurutnya banyak siswa yang berminat dan banyak wali murid yang mendorong anaknya ikut program tersebut.
“Sudah kami sosialisasikan ke siswa dan wali murid, banyak yang merespon positif,” katanya, Senin, 7 Juli 2025.
Sementara itu Kepala Bidang SMK Disdikbud Lampung, Sunardi mengungkapkan, dari semula hanya 5 sekolah. KMV akan terlaksanakan semua SMK Negeri di Lampung. Targetnya adalah siswa kelas 12 dan para alumni khususnya yang baru lulus.
“Jadi 1 sekolah minimal kita targetkan ada 1 kelas migran vokasi atau minimal 30 orang,” jelasnya.
Ada Pelatihan
Kemudian bagi peserta dari kelas 12, sekolah akan memberikan pelatihan setiap hari Sabtu dan Minggu. Mereka akan mendapatkan pelatihan bahasa Jepang selama 3 bulan. Setelah mahir berbahasa Jepang dan mendapatkan sertifikat N4. Selanjutnya siswa akan mendapatkan skill bekerja dan pengetahuan budaya Jepang,
“Untuk alumni karena sudah tidak ada kegiatan belajar seperti anak kelas 12. Mereka akan mengikuti kelas selama 6 bulan,” kata Sunardi.
Sementara itu, untuk menjamin keamanan penyaluran kerja pihaknya bekerjasama dengan BP3MI dan Dinas Ketenagakerjaan Lampung. Selain itu pihaknya juga bekerjasama dengan penyalur PMI resmi memiliki izin untuk menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri.
Khusus peserta dari kelas 12, pembiayaan akan dibantu dengan mekanisme pinjaman dari Bank Lampung. Pinjaman ini untuk kebutuhan pembuatan visa, passport, tempat tinggal, dan kebutuhan hingga bekerja.
Namun pinjaman itu melalui skema umum sehingga tetap ada bunga. Meski begitu, Sunardi memastikan bunganya pada batas normal dan tidak memberatkan siswa yang menjadi tenaga migran.
“Setelah mereka bekerja, baru terangsur sesuai dengan berapa pinjamannya terangsur berapa bulan,” ujarnya.
Sementara untuk biaya pembinaan hingga peserta memiliki sertifikat dan siap bekerja akan tertanggung oleh pemerintah. Menurutnya, Pemprov Lampung telah menyiapkan anggaran Rp6 miliar untuk program tersebut.
“Kalau untuk alumni pembiayaannya terlaksanakan secara mandiri oleh masing-masing individu karena statusnya bukan siswa lagi,” tambahnya.
