Kotabumi (Lampost.co) — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara mencatat capaian positif dalam realisasi belanja daerah tahun anggaran 2025. Hingga awal Oktober 2025, penyerapan anggaran mencapai Rp1,072 triliun atau sekitar 60,47 persen dari total APBD Rp1,773 triliun.
Poin Penting:
-
Realisasi belanja Lampura 2025 capai Rp1,072 triliun atau 60,47 persen.
-
Termasuk daerah dengan serapan anggaran tertinggi di Lampung.
-
Komitmen pada transparansi dan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel.
Pencapaian ini terbilang tinggi di tengah kebijakan efisiensi nasional melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja, serta Keputusan Menteri Keuangan (Kemenkeu) Nomor 29 Tahun 2025 mengenai penyesuaian alokasi transfer ke daerah.
Daerah dengan Serapan Anggaran Tertinggi
Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung Utara, Iskandar Helmi, menegaskan kinerja serapan belanja Pemkab Lampura termasuk tertinggi se-Lampung.
Baca juga: Dunia Usaha, Perbankan dan Kecamatan Biayai Gelaran Lampura Fest 2025
“Realisasi belanja Lampung Utara mencapai lebih dari 60 persen. Angka ini masih di atas rata-rata kabupaten dan kota lain di Lampung,” ujar Iskandar di ruang kerjanya, Kamis, 9 Oktober 2025.
Ia juga memaparkan Pemkot Bandar Lampung baru mencatat serapan 39,40 persen, Pemkot Metro 44,86 persen, dan Pesisir Barat sekitar 44,78 persen. Sedangkan Mesuji mencapai 49,21 persen, Lampung Tengah 49,46 persen, serta Lampung Timur 49,92 persen.
“Kalau mengatakan serapan Lampura rendah, itu tidak benar. Mungkin ada salah baca data. Faktanya, kita justru termasuk yang tertinggi di Lampung,” ujar Iskandar.
Efisiensi Tetap Jalan, Genjot Belanja Publik
Menurutnya, capaian positif ini membuktikan komitmen Pemkab Lampung Utara dalam menjalankan kebijakan efisiensi anggaran tanpa menghambat pembangunan dan pelayanan publik. “Kami tetap mendorong semua organisasi perangkat daerah (OPD) agar mempercepat realisasi program sesuai ketersediaan kas dan prioritas daerah,” katanya.
Selain itu, Pemkab Lampura juga menyesuaikan arah belanja dengan kebutuhan masyarakat, khususnya untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Iskandar juga menegaskan akan terus melakukan percepatan realisasi belanja agar ekonomi daerah tetap tumbuh stabil di tengah penghematan nasional.
“Kami fokus pada program prioritas yang langsung menyentuh masyarakat. Ini bagian dari upaya mendukung visi Bupati Hamartoni Ahadis dan Wakil Bupati Romli dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang efisien dan akuntabel,” katanya.
Wujudkan Keuangan Daerah Transparan
Dalam mendorong efektivitas anggaran, Pemkab Lampung Utara terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. BPKAD memastikan setiap proses administrasi belanja secara terbuka dan sesuai aturan.
Selain itu, Pemkab berupaya mengoptimalkan penggunaan sistem digital dalam pengawasan keuangan agar setiap rupiah anggaran tersalurkan tepat sasaran. “Kami ingin Lampung Utara menjadi contoh daerah yang disiplin dalam keuangan dan efisien dalam belanja,” ujar Iskandar.
