Bandar Lampung (Lampost.co) — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Timur menyampaikan apresiasi tinggi atas perhatian serius Presiden terhadap konflik antara manusia dan gajah. Konflik ini kerap terjadi di sekitar kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK).
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas perhatian yang luar biasa dari Bapak Presiden,” kata Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah.
“Bahkan isu ini sampai dibawa ke forum internasional. Ini menunjukkan ada keseriusan negara dalam menangani konflik manusia dengan gajah,” tambahnya.
Menurutnya, penanganan konflik tidak semata-mata soal melindungi permukiman warga. Tetapi juga menjaga kelestarian ekosistem konservasi.
Pemerintah daerah berharap masyarakat dapat hidup berdampingan dengan alam secara harmonis.
“Yang terpenting adalah menjaga ekosistem konservasinya. Kami ingin masyarakat bisa makmur, alamnya tetap lestari. Tidak ada lagi konflik negatif antara manusia dengan gajah,” tegasnya.
Baca Juga:
Pemprov Lampung dan Pemerintah Pusat Siapkan Pagar Permanen di Way Kambas
Tanggul Permanen
Pemkab Lampung Timur juga menyambut baik salah satu solusi yang pemerintah pusat tawarkan. Solusi ini yakni pembangunan tanggul permanen sebagai upaya membatasi pergerakan gajah agar tidak masuk ke wilayah permukiman warga.
“Kami mengapresiasi solusi yang disampaikan. Tanggul permanen ini bisa menjadi jalan keluar untuk menyudahi konflik manusia dengan gajah. Tapi ini jelas tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah daerah. Harus ada kolaborasi, apalagi dengan adanya perhatian serius dari Bapak Presiden,” kata Ela.
Saat ini, rencana pembangunan tanggul permanen tersebut masih berada pada tahap survei. Pemkab Lampung Timur menyatakan siap mendukung penuh realisasi program tersebut.
“Kami menunggu realisasi tanggul permanennya. Sekarang masih tahap survei, mudah-mudahan segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Terkait pendanaan, Pemkab Lampung Timur mengakui tidak mungkin mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
“Kalau mengandalkan APBD jelas tidak mungkin, karena panjang dan luas area yang harus ditangani sangat besar. Ini kemungkinan besar dari APBN atau melalui kolaborasi dengan pihak internasional. Detailnya kami juga masih menunggu penjelasan dari pusat,” jelasnya.
Pemkab Lampung Timur juga menegaskan bahwa persoalan konflik manusia dan gajah sudah berulang kali mereka sampaikan kepada Pemprov Lampung.
“Kami sering menyampaikan kepada Pak Gubernur bahwa persoalan ini harus kita sudahi bersama. Bagaimana masyarakat tetap bisa hidup berdampingan dengan alam,” katanya.
Saat ini, terdapat 23 desa yang tergabung dalam Forum Rembuk Desa Penyangga Way Kambas. Desa-desa tersebut berada di wilayah rawan konflik dan selama ini menjadi garda terdepan dalam upaya menjaga keseimbangan antara keselamatan warga dan kelestarian satwa liar.
“Dengan adanya perhatian langsung dari Presiden dan dukungan berbagai pihak. Pemkab Lampung Timur berharap konflik manusia dan gajah di kawasan Way Kambas dapat segera menemukan solusi permanen yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada keselamatan manusia serta kelestarian alam,” ujar Ela.
