Kotaagung (Lampost.co) — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanggamus terus memperkuat sektor ketahanan pangan dan hortikultura. Upaya ini sebagai fondasi utama dalam menjaga ketersediaan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
Berbagai program nasional pun mulai mereka adopsi dan disesuaikan dengan karakter wilayah Tanggamus.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura (KPH) Kabupaten Tanggamus, Alkat Alamsyah, menegaskan bahwa kondisi ketahanan pangan daerah saat ini masih terjaga. Hal ini meski dihadapkan pada tantangan anggaran dan infrastruktur.
“Pemerintah daerah terus berupaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, baik beras, sayuran, telur, daging ayam, maupun komoditas hortikultura utama,” kata Alkat, Jumat, 30 Januari 2026.
Salah satu upaya konkret terlihat dari penyiapan 477 hektare lahan jagung di 74 pekon pada 2025. Penyaluran bantuan benih bagi petani terdampak bencana. Kemudian penguatan kios pangan sebagai instrumen stabilisasi pasokan dan harga.
Peran Strategis
Menurut Alkat, sektor hortikultura memiliki peran strategis dalam mendukung akses pangan bergizi masyarakat. Selain bernilai ekonomi tinggi, hortikultura menjadi sumber utama vitamin, mineral, serat, dan antioksidan.
“Melalui Program Pekarangan Pangan Bergizi, masyarakat kita dorong memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam sayuran, cabai, tomat, hingga rempah-rempah. Ini bukan hanya soal pangan, tapi juga kemandirian ekonomi keluarga,” ujarnya.
Integrasi hortikultura dengan pendidikan gizi pun sudah berjalan. Pada 2025, Dinas KPH memberikan pembinaan dan edukasi pertanian serta gizi di sejumlah sekolah. Mulai dari TK hingga SMA di Kecamatan Gisting dan Kota Agung.
Adopsi Program MBG
Terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah pusat, Pemkab Tanggamus menyiapkan skema adaptif berbasis kebutuhan kelompok tani dan kelompok wanita tani (KWT).
“Tahun 2026 ini kami rencanakan bantuan dana hibah untuk kelompok tani dan KWT, termasuk pembangunan green house. Saat ini masih dalam tahap review Inspektorat agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” jelas Alkat.
Ia menambahkan, pola hibah dipilih karena kebutuhan setiap kelompok berbeda-beda. Program ini mengadopsi kebijakan pusat tahun 2025 yang menyasar 25 kelompok tani/KWT di tiga kecamatan.
Ke depan, Dinas KPH juga membuka peluang kerja sama langsung dengan dapur MBG.
“Jika memungkinkan, kelompok tani dan KWT akan membuat MoU dengan dapur MBG agar hasil pekarangan bisa diserap langsung,” ungkapnya.
HDDAP
Menanggapi peluang Horticulture Development in Dryland Areas Project (HDDAP), Alkat menegaskan sikap realistis Pemkab Tanggamus.
“Kalau semua syarat dan ketentuannya sesuai dengan kondisi Tanggamus, tentu kami siap. Tapi kalau persyaratannya di luar kemampuan kami, seperti bawang putih dengan hamparan 50 hektare dalam satu desa, jelas kami tidak mampu dan harus menolak,” tegasnya.
Ia menekankan, kesiapan daerah harus berbasis potensi riil, mulai dari kesesuaian lahan, komoditas unggulan, hingga syarat tumbuh tanaman.
Anggaran dan Infrastruktur
Di balik berbagai program, tantangan utama masih dihadapi daerah. “Tantangan terbesar jelas pada anggaran dan infrastruktur jalan. Untuk koordinasi dengan pusat, kami intens lakukan. Namun saat ini pemerintah pusat memang sangat fokus pada swasembada pangan,” ujar Alkat.
Meski demikian, Pemkab Tanggamus tetap berupaya membuka akses pasar lebih luas dengan menarik investor. Serta mendorong petani dan pelaku usaha lokal aktif mengikuti agenda business matching tingkat provinsi dan nasional.
Generasi Muda
Untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian, Dinas KPH juga mendorong keterlibatan generasi muda melalui pelatihan, pendampingan penyuluh, hingga pencetakan agropreneur milenial.
“Kami ingin pertanian dilihat sebagai sektor yang menjanjikan, modern, dan berbasis teknologi,” katanya.
Di sisi hilirisasi, Tanggamus telah menjadi bagian dari pengembangan hortikultura berorientasi ekspor. Termasuk korporasi petani buah yang kini berkembang hingga ratusan hektare dengan dukungan offtaker.
