Bandar Lampung (Lampost.co) — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Lampung menyepakati penguatan pengawasan strategis pada sektor infrastruktur tahun 2026.
Langkah ini dipandang krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih progresif, efektif, dan berkelanjutan.
Kesepakatan tersebut tercapai dalam pertemuan Kepala Perwakilan BPKP Lampung Agus Setiawan dengan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan di Kantor Gubernur Lampung, Bandar Lampung.
Baca Juga:
Sinergi Pemprov Lampung–BPKP Jadi Kunci Percepat Pembangunan
Agus Setiawan menjelaskan, pertemuan itu juga menjadi ajang penyampaian wrap-up atau rangkuman hasil pengawasan BPKP selama enam bulan terakhir.
Dari sejumlah sektor yang diawasi, BPKP menilai infrastruktur serta ketahanan pangan di sektor pertanian menjadi isu paling strategis karena dampaknya langsung terhadap perekonomian Lampung.
“Setiap enam bulan kami menyampaikan hasil pengawasan. Dari berbagai sektor, saat ini kami menyoroti infrastruktur dan pangan di sektor pertanian karena pengaruhnya sangat besar terhadap ekonomi daerah,” kata Agus.
Ruang Perbaikan
Dalam pemaparannya, BPKP menemukan masih adanya ruang perbaikan yang dapat dioptimalkan, baik dari sisi produktivitas, efisiensi, maupun penguatan tata kelola.
Pembenahan pada aspek-aspek tersebut menjadi kunci dalam mempercepat laju pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Lampung.
Sejumlah rekomendasi strategis pun akan mereka tuangkan dalam laporan pengawasan BPKP. Rekomendasi itu mencakup penguatan sektor hulu pertanian, peningkatan akses dan pengelolaan pasar hasil panen. Hingga hilirisasi pembiayaan serta praktik tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
“Kami menyiapkan rekomendasi yang komprehensif, mulai dari hulu pertanian, pengelolaan pasar hasil panen, hingga hilirisasi pembiayaan dan tata kelola di pemerintah daerah,” jelas Agus.
Agus menambahkan, pada tahun 2025 pengawasan BPKP fokus pada sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi daerah.
Namun memasuki 2026, pengawasan akan mereka perluas dengan penekanan kuat pada sektor infrastruktur. Sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mempercepat pembangunan.
“Untuk 2026, kami sepakat pengawasan di arahkan lebih kuat ke sektor infrastruktur, dan dukungan dari Pak Sekda sangat positif,” katanya.
