Bandar Lampung (Lampost.co) — Infrastruktur jalan merupakan persoalan yang menjadi sorotan masyarakat. Oleh sebab itu perlu keseriusan stakeholder terkait dalam mewujudkan kelayakan infrastruktur jalan.
“Dalam konteks pelayanan publik. Masyarakat seharusnya mendapatkan perlindungan dan prioritas dalam suatu kebijakan pemerintah,” kata pemerhati kebijakan publik dari Universitas Lampung, Vincensius Soma Ferrer.
Kemudian Soma menegaskan, kehadiran pemerintah seharusnya tidak menunggu viralnya suatu persoalan. Pelayanan publik yang baik semestinya bekerja sebelum muncul keluhan warga.
Ia mengatakan peristiwa yang viral, seharusnya menjadi policy problem atau persoalan kebijakan yang mendesak untuk segera pemerintah tangani.
“Pemerintah perlu lebih bijaksana menyikapi situasi ini dengan menghadirkan solusi konkret,” kata akademisi Ilmu Administrasi Negara FISIP Unila ini.
Langkah Strategis
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Lampung mengambil langkah strategis percepatan pembangunan infrastruktur ruas jalan provinsi di tahun 2026. Sebanyak 62 paket pekerjaan siap pemerintah lakukan secara serentak.
“Biasanya, setelah lelang rampung, kegiatan lapangan baru jalan sekitar April atau Mei. Tapi tahun ini, Bapak Gubernur menegaskan agar pembangunan bisa mulai Maret,” kata Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, M. Taufiqullah, Selasa, 10 Februari 2026.
Sementara itu, langkah ini lantaran desakan kebutuhan masyarakat terhadap akses jalan yang layak.
Sejak Januari pun, kata Taufiq, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) BMBK Lampung di berbagai wilayah telah bergerak melakukan penambalan jalan sementara.
Kemudian mitigasi kerusakan jalan, urainya, akibat tingginya curah hujan yang menyebabkan munculnya lubang-lubang baru. Penambalan ini bertujuan agar masyarakat tetap bisa berkendara dengan aman.
“Perintahnya jelas, jangan tunggu lama. Masyarakat sudah menunggu jalan yang benar-benar mantap. Kita pun sudah bekerja sejak Januari,” ujarnya.
Sementara tahun 2025 kemarin, Pemprov Lampung mengeksekusi 52 paket pekerjaan jalan. Hasilnya, tingkat kemantapan jalan provinsi mencapai sekitar 79,79 persen, naik dibanding tahun sebelumnya yang masih di bawah 78 persen.
Tahun ini dengan tambahan 10 paket menjadi total 62 pekerjaan, pemerintah menargetkan lonjakan signifikan terhadap kualitas dan jangkauan infrastruktur provinsi.
Proyek 2026 pun tidak hanya fokus pada perbaikan rutin. Tetapi juga peningkatan struktur jalan strategis dan pembangunan jembatan penghubung antardaerah.
