Jakarta (Lampost.co) — Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengadakan konsolidasi nasional di kampus Universitas ‘Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada 27-28 Juli 2024.
Acara ini membahas berbagai topik penting, termasuk izin pengelolaan tambang untuk organisasi kemasyarakatan (ormas).
Kepala Kantor PP Muhammadiyah, Arif Nur Kholis, menjelaskan bahwa pembahasan mengenai izin pengelolaan tambang akan disertai dengan penjelasan mendetail. “Besok, akan ada penjelasan yang sangat komprehensif mengenai hal ini,” ujar Arif di kampus Unisa Yogyakarta.
Baca juga: Waspada, Konglomerat Tunggangi Ormas Pengelola Tambang
Hadir dalam pertemuan itu pengurus Muhammadiyah dari berbagai daerah di Indonesia. Juga mengundang 35 Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) untuk hadir dalam pertemuan tertutup tersebut.”Karena sesi ini tertutup, kami mohon maaf jika tidak dapat diikuti oleh umum. Namun, kami akan menyelenggarakan konferensi pers pada hari berikutnya,” kata Arif.
Konsolidasi ini merupakan agenda rutin untuk membahas berbagai isu, termasuk komunikasi antar pimpinan wilayah.
Selain izin pengelolaan tambang, agenda juga mencakup Kalender Hijriah Global Tunggal. Serta peran strategis Muhammadiyah dalam pemajuan ekonomi.
Arif mengungkapkan bahwa PP Muhammadiyah telah membentuk tim khusus untuk menangani isu izin pengelolaan tambang. Nama-nama tim tersebut akan mereka umumkan pada hari berikutnya.
Sementara itu, di luar gedung pertemuan, sekelompok masyarakat yang tergabung dalam Forum Cik Ditiro menggelar demonstrasi. Aksi itu sebagai bentuk protes terhadap kabar Muhammadiyah yang menerima izin pengelolaan tambang.
Mereka membawa spanduk bertuliskan, ‘Dipisahkan Qunut, Disatukan Tambang’, yang mengkritik perbedaan pendapat mengenai doa qunut antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), sambil menyoroti kesepakatan kedua ormas tersebut dalam isu izin tambang.
Selain itu, massa juga membentangkan spanduk bertuliskan ‘Petaka Tambang – Transisi Pemerintahan’ dan ‘Muhammadiyah, Ingat Kyai Ahmad Dahlan, Bukan Jokowi & Bahlil’.
Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan protes dengan mulut tertutup lakban hitam, tanpa menggunakan pengeras suara.
Konsolidasi nasional PP Muhammadiyah(Medcom/Ahmad Mustaqim)
