Jakarta (Lampost.co) – Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) menyebut banyak kelompok masyarakat sipil Indonesia. dan para pakar yang mengatakan bahwa “pemerintahan Jokowi secara signifikan melemahkan” Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sementara menurut Penerbit OCCRP Drew Sullivan, ada persepsi kuat masyarakat tentang korupsi meski bukti yang mendukung tidak selalu memadai. “Seharusnya ini jadi peringatan bagi mereka yang ternominasikan bahwa masyarakat sedang mengawasi. Dan mereka peduli,” kata Sullivan dalam pernyataan di situs resmi organisasi itu.
Sebelumnya, OCCRP memasukkan Jokowi dalam daftar tokoh paling korup di dunia. Para tokoh masuk ke dalam daftar “finalis”. Karena memperoleh dukungan daring terbanyak dari seluruh dunia dan memiliki alasan untuk terikutsertakan.
Baca Juga :
https://lampost.co/nasional/begini-respon-jokowi-mendapat-penghargaan-tokoh-dunia-terkorup/
Kemudian OCCRP menyatakan tidak memiliki kendali soal siapa saja yang terusulkan masuk dalam daftar tokoh paling korup. “Para juri menghargai nominasi warga negara,” ucap Sullivan.
Lalu OCCRP juga mengakui tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Presiden ke-7 RI itu terkait dengan tindakan korupsi demi keuntungan pribadi selama menjabat.
Baca Juga :
Dalam pernyataannya, OCCRP menuturkan Jokowi juga terkritik oleh masyarakat luas karena merusak lembaga pemilu dan peradilan Indonesia. OCCRP mengakui beberapa individu telah menyalahgunakan daftar tokoh paling korup. Itu untuk mempromosikan agenda dan ideologi politik mereka.
Organisasi itu menyatakan bahwa tujuan mereka membuat daftar itu adalah “mengakui adanya kejahatan dan korupsi.” OCCRP berjanji akan terus mengutamakan transparansi dan inklusivitas dalam proses nominasi.
