Jakarta (Lampost.co)—Pengamat pendidikan, Andreas Tambah menyoroti ketimpangan sekolah swasta dan negeri pada momentum Hari Guru Nasional (HGN) 2023. Ketimpangan ini, kata dia, merembet kepada nasib guru.
Secara khusus ia melihat kebijakan pemerintah terhadap PAUD maupun TK swasta. Di mana saat ini 90 persen PAUD dan TK dikelola swasta.
“Pada pendidikan PAUD, sebagian besar iuran atau uang sekolah sangat kecil, sementara jumlah murid PAUD pada setiap sekolah sangat terbatas. Sehingga bantuan pemerintah BOS yang diterima sangat minim. Kondisi yang demikian menyebabkan honor guru TK atau PAUD jauh dari sejahtera,” jelas Andreas, Sabtu 25 November 2023.
Kebijakan Wajib belajar juga terasa diskriminatif terhadap sekolah swasta. Sekolah swasta harus bersaing dengan sekolah negeri yang tidak membayar uang sekolah.
“Sementara sebagian besar murid sekolah swasta berasal dari keluarga yang kurang mampu yang tidak bisa masuk ke sekoalah negeri,” imbuhnya.
Andreas menambahkan jika wajib belajar bukan hanya untuk murid negeri. Saja melainkan juga untuk murid swasta.
“Karena sumber dananya sama dan setiap murid juga punya hak yang sama. Hal ini pun menyebabkan honor guru jauh dari yang diharapkan,” tutup dia.
Sementara itu, pengamat pendidikan Undang Rosidin mengatakan tantangan guru saat ini adalah mampu mendidik siswa hingga memenuhi tuntutan kompetensi abad 21.
“Tuntutan lulusan yakni memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, keterampilan komunikatif, dan kolaboratif,” ujarnya kepada Lampost.co, Jumat, 24 November 2023.
Karena itu, para guru harus semakin adaptif dengan teknologi pembelajaran berbasis IT sehingga mampu memberikan pembelajaran yang inovatif. “Kurikulum Merdeka memberi pengaruh sangat besar bagi guru dalam mengembangkan diri,” ujarnya.
Tenaga pendidik dituntut untuk terus meningkatkan kualitasnya dalam penguasaan kompetensi pedagogik, akademik, sosial, dan kepribadian. Melalui penguasaan kompetensi tersebut maka guru mampu meramu pembelajaran yang berorientasi pada siswa.
“Pembelajaran harus aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan,” kata dosen Unila itu. Ia mengapresiasi kehadiran Program Guru Penggerak (PGP) dan Pendidikan Profesi Guru (PPG) baik dalam jabatan maupun prajabatan. Keduanya merupakan stimulant dari Pemerintah Pusat dalam upaya meningkatkan kompetensi guru.
“Guru harus menjadi inovator pendidikan pencipta program pembelajaran yang berpihak kepada anak secara aman dan menyenangkan,” ujarnya.
Nurjanah
