Jakarta (Lampost.co) – Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar menonaktifkan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir sebagai anggota DPR. Keputusan tersebut tertandatangani oleh Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, dan Sekretaris Jenderal Muhammad Sarmuji, Jakarta, Minggu, 31 Agustus 2025.
“Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar secara resmi menonaktifkan saudara Adies Kadir sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar. Terhitung sejak Senin, 1 September 2025,” ujar Sarmuji dalam keterangan video.
Kemudian Sarmuji menjelaskan keputusan tersebut terambil Golkar dengan mempertimbangkan dinamika masyarakat.
“Aspirasi rakyat tetap menjadi acuan utama perjuangan Partai Golkar. Seluruh kiprah partai sesungguhnya merupakan kristalisasi dari semangat kerakyatan yang berlandaskan pada cita-cita nasional. Sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,” katanya.
Selain itu, ia mengatakan Golkar berduka cita terhadap meninggalnya warga negara Indonesia. Terlebih dalam berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini ketika memperjuangkan aspirasinya.
Oleh sebab itu, keputusan untuk menonaktifkan Adies Kadir merupakan upaya partai untuk memperkuat disiplin dan etika bagi anggota DPR RI dari Golkar.
Belakangan ini, Adies Kadir menjadi sorotan publik setelah pernyataannya mengenai tunjangan perumahan bagi anggota DPR. Ia sempat menghitung biaya kos sekitar Senayan dengan asumsi harga Rp 3 juta per hari, sebelum akhirnya meralat pernyataannya.
Sebelum Golkar mengambil langkah ini, beberapa partai lain juga menonaktifkan kadernya. DPP Partai NasDem menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach. Sementara DPP PAN menonaktifkan Uya Kuya dan Eko Patrio. Penonaktifan mereka terkait dengan tindakan dan ucapan yang menyinggung dan mencederai perasaan rakyat.
