Bandar Lampung (Lampost.co) — Pagelaran pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 27 November 2024 harus benar-benar menjunjung demokrasi. Karena pilkada merupakan pesta rakyat, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
.
Hal tersebut tersampaikan dalam Diskusi Publik dengan tema “Menakar Kualitas Demokrasi Tingkat Lokal Menuju Pilkada Serentak 2024”. Acara terlaksana pada Ruang kelas Internasional Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Selasa, 16 Juli 2024
.
“Saat ini KPU tengah mempersiapkan tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Parameter kesuksesannya yaitu terselenggaranya pemilu dan pilkada yang demokratis.,” kata Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Lampung, Agus Mardihartono.
.
.
Kemudian ia mengatakan prinsip pemilu dan pilkada demokratis tetap berjalan. Hal itu dengan adanya partisipasi masyarakat, integritas, dan profesionalisme penyelenggara. Kemudian proses pemilihan jujur, adil, transparan, dan akuntabel. Serta penegakan hukum pemilu atau pilkada yang berkepastian.
.
Maka, prinsip-prinsip inilah yang kemudian terusung oleh AIPI dalam menjaga marwah demokrasi Indonesia. Melalui edukasi dan sosialisasi kepada publik dalam kegiatan seminar, diskusi, survey, kajian akademis, dan sebagainya. AIPI mengajak kepada semua pihak untuk dapat bersinergi dan bekerjasama dalam mensukseskan gelaran pilkada yang demokratis dan damai.
.
Integritas
.
Ketua Umum PP Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Alfitra Salamm menjelaskan tentang pentingnya integritas dan profesionalitas lembaga penyelenggara pilkada. Terutama dalam menjalankan tugas dan kewenangannya masing-masing. Ia mengatakan, pilkada tahun ini merupakan pemilihan yang pertama kalinya terlaksana untuk seluruh Indonesia. Rinciannya melibatkan sebanyak 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota.
.
Selanjutnya beberapa implikasi yang kemungkinan akan muncul dari pilkada serentak ini adalah terkait dengan aspek keamanan, kualitas kampanye, dan pelanggaran pilkada. Maka hal ini perlu diantisipasi oleh penyelenggara pemilu dengan sebaik mungkin.
.
Kemudian untuk menghindari konsekuensi-konsekuensi tersebut, dibutuhkan kerja keras dari penyelenggara pilkada serentak untuk suksesnya gelaran ini. Selain itu, butuh partisipasi aktif dari masyarakat dalam menyukseskan agenda tersebut. Kemudian senantiasa kritis dan peka dalam pengawasannya terhadap keberlangsungan proses dan tahapan pilkada serentak tersebut.
.
Sementara itu, Komisioner KPU Lampung, Antoniyus menjelaskan jajarannya telah bekerja sesuai dengan regulasi peraturan perundangan yang berlaku. Ia mengharapkan peran serta dan partisipasi semua pihak untuk mensukseskan gelaran pilkada. Hal itu agar tercipta suasana yang jurdil, luber, dan damai.
.
“Saya mengajak kepada masyarakat terlibat aktif. Agar pelaksanaan pilkada nanti dapat berlangsung tertib, aman, dan lancar. KPU berharap pelaksanaan pilkada berjalan dengan demokratis serta berintegritas sesuai dengan pilihan masyarakat,” katanya.
.
Komitmen
.
Dosen Prodi HTN Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Fathul Mu’in mengatakan perlu komitmen bersama dalam mensukseskan gelaran pilkada.
.
“Perlunya tindakan nyata dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan. Kita dapat mewujudkan pilkada yang aman, berkualitas, dan bebas dari politik uang. Dan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau penyelenggara pemilu saja. Tetapi juga masyarakat sebagai penentu masa depan bangsa yang lebih baik,” tuturnya
Diskusi tersebut merupakan kolaborasi antara AIPI Lampung bekerjasama dengan Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Acara dibuka oleh Dekan Fakultas Syariah, Efa Rodiah Nur. Acara dipandu oleh Tin Amalia Fitri.
