Tag: mk

Jakarta (Lampost.co) – Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji menilai usulan pembentukan ambang batas fraksi tidak bisa menjadi pengganti ambang ...

Jakarta (Lampost.co) -- Akademisi ilmu pemerintahan Achmad Baidowi menilai besaran parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen sebesar 2,5 persen. ...

Jakarta (Lampost.co) -- Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai ambang batas parlemen (parliamentary threshold) tetap diperlukan. Ini ...

Jakarta (Lampost.co)--- Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa keberatan publik terhadap sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum ...

Bandar Lampung (Lampost.co) – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo mengajak seluruh pihak agar menjaga independensi MK. Dan memastikan lembaga penjaga ...

Jakarta (Lampost.co) – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung merupakan konsekuensi yang tidak terpisahkan dari sistem presidensial yang dianut Indonesia. ...

Jakarta (Lampost.co) – Peneliti dan konsultan politik, Saiful Mujani mengingatkan bahwa partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional. Termasuk upaya mengubah ...

Jakarta (Lampost.co) – Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus mengevaluasi proses verifikasi persyaratan ...

Jakarta (Lampost.co) -- Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ...

Jakarta (Lampost.co) -- Pakar kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah menegaskan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo wajib segera menarik seluruh anggota Polri ...

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor, 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, ...

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, ...

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, ...

Jakarta (Lampost.co) -- Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan DPR wajib memenuhi keterwakilan perempuan minimal 30 persen di jajaran pimpinan alat kelengkapan ...

Jakarta (Lampost.co) -- Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Putusan ...