Jakarta (lampost.co)–Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan komitmennya untuk menghentikan sistem outsourcing dalam dunia kerja. Dalam pidatonya saat memperingati Hari Buruh di Monas, Jakarta Pusat, Kamis, 1 Mei 2025. Ia menyatakan bahwa langkah ini akan dimulai dengan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.
“Melalui dewan ini, saya ingin mereka merumuskan strategi untuk bisa menghapus outsourcing secara bertahap dan sesegera mungkin,” ujar Prabowo di hadapan ribuan buruh.
Dewan tersebut rencananya akan terdiri dari perwakilan pimpinan serikat buruh dari berbagai daerah. Prabowo menekankan bahwa perubahan ini tidak bisa dilakukan tergesa-gesa, tetapi tetap menjadi prioritas.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa Indonesia tetap perlu menjaga minat para investor. “Kita harus realistis. Jika tidak ada investasi, maka pabrik-pabrik tidak berjalan, dan tidak ada lapangan kerja,” kata Prabowo menjelaskan pentingnya keseimbangan.
Pertemuan Pekerja-Pelaku Usaha
Menanggapi aspirasi para buruh, Prabowo sepakat untuk mengadakan pertemuan antara para pekerja dan pelaku usaha di Istana Bogor. Ia akan mempertemukan 150 tokoh serikat buruh dengan 150 pengusaha nasional.
“Pengusaha tidak boleh hanya mengejar kekayaan sendiri tanpa memperhatikan kesejahteraan buruh. Saya akan katakan itu langsung ke mereka,” tegas Prabowo.
Prabowo juga menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam dalam memastikan kesejahteraan rakyat. Ia mengeklaim terus menggelontorkan bantuan sosial dan subsidi, termasuk pelayanan kesehatan dan subsidi pendidikan.
“Pemerintah saya sudah menyalurkan lebih dari Rp500 triliun untuk mendukung masyarakat berpenghasilan rendah,” ungkapnya. Namun, ia mengingatkan bahwa penyaluran bantuan harus tepat sasaran. “Jangan sampai yang tidak berhak ikut menikmati. Ini tidak adil dan harus dibenahi,” tegas Prabowo menutup pidatonya.
