Bandar Lampung (Lampost.co) – Butuh gerak bersama untuk memastikan kebijakan pengendalian kanker payudara tanah air dapat terimplementasikan dengan baik dan benar, serta berkelanjutan.
“Menjadikan pengendalian kanker payudara salah satu target prioritas kesehatan nasional adalah sebuah keniscayaan.” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 5 Juni 2025.
Sementara itu, pernyataan ini tersampaikan Lestari secara daring saat menjadi keynote speaker pada Webinar Pelatihan Advokasi Kanker Payudara. Dengan tema “Membangun Peran Strategis Organisasi Pasien/LSM dalam Penyusunan dan Implementasi Kebijakan”. Kegiatan ini terselenggarakan Forum Advokasi Kanker Payudara Indonesia, Rabu, 4 Juni 2025.
Kemudian hadir pada acara tersebut antara lain dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid (Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular /P2PTM Kemenkes RI). Linda Agum Gumelar (Ketua Yayasan Kanker Payudara Indonesia /YKPI), dan Prof. Dr.dr. Soehartati A Gondhowiardjo, Sp.Onk.Rad (K) (Koordinator Pelayanan Kanker Terpadu RSCM & Guru Besar FKUI).
Kemudian Lestari mengatakan, prioritas kesehatan nasional saat ini menyasar pada pengendalian penyakit tidak menular. Sehingga, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, dapat berharap pengendalian kanker payudara mendapat perhatian serius untuk menjadi prioritas.
Selanjutnya Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu mengungkapkan. Saat ini Indonesia menghadapi kasus dan angka kematian akibat kanker payudara yang terus meningkat.
Sementara itu, pemerintah pada 2030 menargetkan sejumlah capaian. Seperti eliminasi kanker leher rahim, pengurangan kasus kematian dini akibat penyakit tidak menular, dan peningkatan akses serta kualitas layanan kanker.
Kemudian Rerie mengatakan, untuk merealisasikan target itu sejumlah elemen masyarakat sudah bergerak dengan berbagai kegiatan. Mulai dari menyosialisasikan deteksi dini kanker hingga mengadvokasi masyarakat.
Selanjutnya Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap para pemangku kepentingan dan masyarakat dapat bersama-sama mendorong pemerintah. Serta pengambil keputusan agar segera menetapkan kebijakan pengendalian kanker sebagai prioritas, dengan tidak mengesampingkan masalah-masalah lain yang ada.
